JAKARTA | ARTIK.ID - Pertemuan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) se-ASEAN, atau Forum ASEAN Queer Advocacy Week tidak jadi dilaksanakan di Jakarta setelah menerima berbagai ancaman keamanan dari beberapa pihak.
"Penyelenggara telah melakukan pemantauan situasi secara cermat termasuk gelombang anti-LGBT di media sosial," kata panitia dalam keterangan resmi, Rabu (12/07/2023)
Baca Juga: Penggemar Jokowi, DPW PAN Aceh hingga Papua Ucapkan Terimakasih Secara Langsung di Istana Negara
Penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week mengumumkan keputusan itu bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari peserta dan panitia.
"Kami menyerukan kepada ASEAN dan pemerintah, untuk menciptakan, berdialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC)," kata panitia.
Sebelumnya penyelenggara berencana meminta pemerintah untuk menciptakan, berdialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC).
Penyelenggara menyebut bahwa mereka telah berbagi visi tentang kawasan ASEAN yang inklusif berdasarkan adanya ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk mempelajari lembaga tersebut.
Baca Juga: Tanggapan Yenny atas Pernyataan Megawati yang Bilang Pemerintahan Jokowi Mirip Orba
Selain itu, untuk membicarakan isu-isu yang relevan bagi kelompok LGBTQIA+ dan secara kolektif menggunakan hak untuk secara bebas menyampaikan pandangan mereka tentang bagaimana ASEAN mempromosikan atau mengabaikan hak asasi masyarakat.
Menurutnya, ancaman terhadap eksistensi kehidupan dan martabat merupakan bagian dari realitas sehari-hari yang dialami oleh kelompok LGBTQIA+. Kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik merupakan masalah yang dihadapi dan harus ditangani oleh pemerintah.
“Kami mendesak mekanisme hak asasi manusia ASEAN untuk memantau dan menanggapi hal ini,” ujarnya dikutip dari tempo.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Diarak Buto Gedruk saat Tiba di Kampung Nambah Dadi, Terbanggibesar
Panitia menyatakan dalam situasi sulit dengan kebencian mengancam komunitas LGBTQIA+, pihaknya mengandalkan kekuatan kolektif sebagai komunitas pembela hak asasi manusia.
“Kepada para aktivis LGBTQIA+, tetaplah kuat: kekuatan kolektif kita sebagai sebuah gerakan akan mendukung aktivisme kita,” kata panitia penyelenggara pertemuan aktivis LGBT.
(red)
Editor : Fudai
