Oleh: Dr. dr. Muhammad S. Niam, M.Kes., Sp.B., Subsp.BD(K)
Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan sosial yang sangat besar untuk membangun pelayanan kesehatan umat. Jaringan pesantren yang tersebar di berbagai daerah, jutaan warga Nahdliyyin, serta keberadaan dokter, tenaga kesehatan, akademisi, pengusaha, dan profesional merupakan modal strategis. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikonsolidasikan menjadi kekuatan kesehatan yang terorganisasi dan berkelanjutan.
Pengalaman Muhammadiyah dapat menjadi bahan refleksi. Organisasi tersebut telah lama mengembangkan rumah sakit, klinik, perguruan tinggi kesehatan, fakultas kedokteran, farmasi, dan rumah sakit pendidikan dalam sebuah ekosistem kelembagaan. Keunggulannya bukan hanya terletak pada jumlah fasilitas, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, sumber daya manusia, dan tata kelola.
NU memiliki peluang yang sama besarnya. Sejumlah rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan pesantren, dokter, dan tenaga kesehatan telah tersedia. Namun, berbagai kekuatan tersebut masih perlu disatukan melalui jejaring nasional yang memiliki standar pelayanan, sistem data, rujukan, pengadaan, pengembangan SDM, dan manajemen profesional.
Penguatan sektor kesehatan sebenarnya telah memperoleh perhatian sejak Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015. Perhatian terhadap rumah sakit, klinik, kesehatan pesantren, Jaminan Kesehatan Nasional, dan pelayanan masyarakat harus diteruskan menuju transformasi kelembagaan yang lebih konkret.
Rumah sakit modern tidak cukup hanya memiliki gedung dan peralatan. Keberlangsungannya membutuhkan tata kelola, manajemen risiko, akreditasi, audit, sistem keuangan, teknologi informasi, pengadaan obat dan alat kesehatan, serta tenaga profesional. NU karena itu memerlukan pemetaan fasilitas kesehatan secara menyeluruh, termasuk kondisi keuangan, kualitas pelayanan, SDM, spesialisasi, teknologi, dan tingkat akreditasinya.
Potensi dokter Nahdliyyin juga perlu dikonsolidasikan. Banyak dokter NU menjadi akademisi, spesialis, direktur rumah sakit, peneliti, maupun pejabat kesehatan. Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama dapat menjadi salah satu simpul penting untuk menghubungkan kekuatan tersebut dengan kebutuhan pelayanan umat.
Pengalaman pandemi Covid-19 membuktikan bahwa kolaborasi dokter, pesantren, dan struktur NU mampu menghasilkan inovasi. SalamDoc, misalnya, dikembangkan sebagai layanan telemedicine bagi santri dan pesantren. Model seperti ini dapat diperluas menjadi jejaring digital yang menghubungkan dokter, klinik, rumah sakit, ambulans, laboratorium, apotek, dan pesantren.
Kemandirian kesehatan juga membutuhkan penguatan farmasi dan rantai pasok. Pengadaan bersama obat dan alat kesehatan berpotensi meningkatkan efisiensi fasilitas kesehatan NU. Pada saat yang sama, filantropi, wakaf, zakat, CSR, dan solidaritas jamaah dapat dikembangkan menjadi Dana Abadi Kesehatan Nahdliyyin yang dikelola profesional untuk melengkapi perlindungan BPJS Kesehatan.
Persoalan utama akhirnya bukan semata jumlah rumah sakit atau dokter, melainkan kemampuan membangun ekosistem kesehatan Nahdliyyin dari hulu hingga hilir.
Karena itu, kepemimpinan NU ke depan perlu memahami kesehatan sebagai investasi peradaban. Kedalaman keagamaan, kemampuan menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, dan kapasitas manajerial modern harus berjalan beriringan.
NU telah memiliki jamaah, pesantren, tenaga profesional, fasilitas, kekuatan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Tantangannya adalah menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh modal tersebut menjadi sistem kesehatan yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Sudah waktunya kesehatan menjadi salah satu pilar utama khidmah NU untuk membangun umat dan peradaban.
Penulis : Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PP PDNU)
Editor : Mohammad
