SURABAYA– Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, kembali turun langsung menjaring aspirasi warga dalam agenda reses terbarunya. Sejumlah persoalan unik dan mendesak mengemuka, mulai dari hambatan administratif dalam pernikahan hingga peliknya pengurusan tanah wakaf.
Baca Juga: Warga Sawah Polo Keluhkan Curanmor, Bang Udin Dorong Aspirasi Pembangunan Pos Kamling
Salah satu aduan warga yang mencuri perhatian adalah kasus seorang calon pengantin yang gagal menikah lantaran pada akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu. Persoalan ini berbuntut rumit karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tak dapat memproses dokumen pernikahan tersebut.
"Ini perlu saya dalami langsung ke Dispenduk. Bisa jadi kasus ini bukan yang pertama. Saya akan diskusi untuk mencari solusi yang adil dan tidak mempersulit warga," ujar Cahyo.
Tak hanya itu, Cahyo juga menerima keluhan seputar pengurusan wakaf yang dianggap membingungkan. Banyak warga tidak mengetahui instansi mana yang tepat untuk menangani urusan ini, apakah Dinsos, Dinas Pertanahan, atau instansi lainnya.
"Persoalan wakaf ini juga menjadi perhatian baru. Saya akan cari tahu ke dinas mana seharusnya diarahkan, agar masyarakat tidak dipingpong hanya karena kurangnya informasi," tambahnya.
Selain isu-isu tersebut, aspirasi seputar pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap menjadi permintaan dominan warga. Beasiswa, bantuan UMKM, hingga masalah putus sekolah di tingkat SMA juga banyak disuarakan.
Baca Juga: Kampung Pancasila Dikebut Tanpa Persiapan, DPRD Tidak Dilibatkan, LUCU!!
Politisi dari Partai PKS itu menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan diteruskan ke komisi-komisi terkait di DPRD Surabaya. Jika isu tersebut berada di luar kewenangan kota, Fraksi PKS siap menjembatani ke level provinsi bahkan pusat.
"Misalnya soal beasiswa perguruan tinggi, kami punya jejaring di DPRD Provinsi maupun DPR RI. Semua akan kami sampaikan agar bisa ditemukan jalan keluarnya," terangnya.
Terkait pelaksanaan Pokok Pikiran (Pokir) dewan, Cahyo menyayangkan masih banyak usulan warga yang belum terealisasi. Dari puluhan usulan yang diajukan setiap masa reses, hanya sebagian kecil yang akhirnya masuk ke dalam program kerja pemerintah kota.
Baca Juga: Kampung Pancasila Dikebut Tanpa Persiapan, DPRD Tidak Dilibatkan, LUCU!!
"Seringkali kita usulkan 80–90 program, tapi hanya belasan yang disetujui. Itu pun harus dikawal ketat. Kadang usulan baru terealisasi setelah diajukan tiga kali berturut-turut," jelasnya.
Cahyo berharap dalam pembahasan APBD Murni 2026 mendatang, aspirasi warga bisa lebih banyak diakomodasi. Ia menegaskan bahwa seluruh pokir yang diajukan bukanlah kepentingan pribadi, melainkan kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung Surabaya.
"Kami akan terus kawal. Jika tidak bisa tahun ini, semoga bisa direalisasikan tahun depan. Karena ini adalah suara rakyat yang harus diperjuangkan," pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi
