SURABAYA – Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, ia menyebut program tersebut berjalan tanpa perencanaan matang dan minim kajian di lapangan.
“Kalau mau bikin program kemasyarakatan, ya harusnya ada kajian dulu, bikin simulasi. Jangan cuma orientasi hasil, tapi juga pikirkan tantangan dan kendalanya,” tegas legislator Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/09).
Baca Juga: Warga Sawah Polo Keluhkan Curanmor, Bang Udin Dorong Aspirasi Pembangunan Pos Kamling
Menurut Cak Yebe, hampir semua program strategis Pemkot Surabaya, termasuk Kampung Pancasila, diluncurkan tanpa pernah melibatkan DPRD. Ia menyayangkan kebiasaan eksekutif yang menjalankan program secara top-down tanpa proses diskusi bersama legislatif.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya, tanpa mengajak DPRD diskusi. Padahal kami ini mitra,” sindirnya.
Lebih lanjut, Cak Yebe mengkritik mekanisme pelaksanaan yang membebankan tanggung jawab tiap kecamatan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, ini berpotensi menciptakan ketimpangan karena kemampuan anggaran antar-OPD tidak merata.
“Kalau OPD anggarannya besar, bisa jor-joran. Tapi yang anggarannya cekak, bagaimana? Program jadi pincang,” ujarnya.
Agar program ini benar-benar berdampak, Cak Yebe menyarankan agar Pemkot memulai dengan pelatihan intensif bagi para lurah dan camat. konsep Training of Trainer (ToT) penting dilakukan agar pesan Pancasila bisa diturunkan secara berjenjang hingga tingkat RT dan Karang Taruna.
“Kalau 153 lurah dan 31 camat dapat ToT, mereka bisa teruskan ke RW, RT, Dawis, KSH, sampai Karang Taruna. Baru terasa dampaknya,” jelasnya.
Baca Juga: Dakel Gagal Terus, Cak Yebe Rogoh Kocek Pribadi Selamatkan Punden Telogo Sepat
Selain itu, Legislator dari Fraksi Gerinda DPRD Surabaya ini, mendorong agar Pemkot tidak gegabah dengan implementasi serentak, dan sebaiknya membuat pilot project terlebih dahulu di setiap zona wilayah.
“Coba satu kelurahan per zona jadi proyek percontohan. Kalau berhasil, baru diperluas,” tambah Cak Yebe.
Di akhir pernyataannya, Cak Yebe mengingatkan bahwa substansi jauh lebih penting daripada sekadar nama program. Bila Kampung Pancasila tidak berhasil membumi, Pemkot harus berani mengevaluasi dan menciptakan konsep baru yang lebih membumi dan mengakar pada kearifan lokal.
“Kalau Kampung Pancasila gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru, yang mengangkat kultur lokal. Biar muncul fanatisme emosional khas arek Suroboyo,” pungkasnya.
Baca Juga: Gus Afif Serap Aspirasi, Suara Warga Kunci Kemajuan Bersama
Sebagai informasi, Program Kampung Pancasila merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk membumikan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan gotong royong di lingkungan kampung-kampung kota. Namun, efektivitas pelaksanaannya kini dipertanyakan, bahkan oleh kalangan dewan sendiri.
Apakah program ini akan menjadi kebijakan strategis yang membumi, atau sekadar menjadi slogan tanpa substansi? Waktu yang akan menjawabnya. (Rda)
Editor : rudi
