SURABAYA — Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi C, Imam Buchori, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah kota, khususnya di wilayah Sungai Kalianak, yang dinilainya tidak tegas dalam penegakan aturan terkait tata ruang dan pemukiman di bantaran sungai.
Menurut Imam, kawasan di sepanjang Sungai Kalianak seharusnya memiliki batasan yang jelas mengenai jarak aman dari aliran sungai untuk hunian warga.
Baca Juga: Buleks Nilai Digitalisasi Layanan Publik, Perkuat Daya Tarik Investor di Surabaya
"Ada ketentuan teknis. Sungai besar punya batas sendiri, sungai kecil pun demikian. Tapi karena pemerintah , khususnya lurah dan camat tidak tegas, jadinya seperti ini: semrawut dan rawan banjir," tegasnya pada warta Artik.id Senin (04/08).
Imam menambahkan, ketidaktegasan ini menyebabkan banyak warga membangun permukiman seenaknya, bahkan sampai berkembang menjadi kawasan padat penduduk. "Sudah telanjur beranak-pinak di situ, sekarang pemerintah kota harus tanggung jawab. Tapi aturan harus tetap tegak," tuturnya.
Legislator dari Partai PPP ini juga menyebut, solusi sebenarnya sudah pernah direncanakan oleh pemerintah kota, salah satunya pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Indrapura dan Romokalisari. Namun, terlalu lamanya tindakan membuat lebih banyak bangunan menjalar di bantaran sungai.
Baca Juga: Buleks Nilai Digitalisasi Layanan Publik, Perkuat Daya Tarik Investor di Surabaya
Ia pun mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. "Kalau sudah ada keputusan lebaran sungai sekian meter, ya harus ditegakkan. Jangan sampai setiap sore ada permintaan tambahan dua meter, besoknya minta lagi. Kalau perlu ya dibuat box culvert saja,"tambahnya
"Kalau camat atau lurah memble, tidak menjalankan perintah atasan, ya harus digeser. Kalau perlu, pecat saja. Pemerintah itu harus tegas, tidak takut pada tekanan, apalagi dari preman atau oknum tertentu," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Imam Buchori menyerukan agar pemerintah kota kembali menjadikan aturan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan, demi keselamatan dan ketertiban warga. "Aturan itu harus tetap tegak, tidak bisa dinegosiasikan," pungkasnya. (Rda)
Baca Juga: Tak Sekadar Omong, Ketua DPRD Surabaya Buktikan Diri Bersih dari Narkoba
Editor : rudi
