SURABAYA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai rendahnya realisasi serapan anggaran tahun 2024 yang berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan tahun 2025.
Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibahas baru-baru ini, Aning mengungkapkan bahwa dari target serapan Rp11,3 triliun, hanya terealisasi sekitar Rp10,05 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sekitar Rp1,3triliun, yang turut memengaruhi penganggaran berbagai usulan masyarakat.
Baca Juga: Sengketa Bale Hinggil Sudah Masuk Ranah Hukum, Aning Rahmawati Sebut Bukan Lagi Wewenang Komisi C
"Salah satu dampak nyatanya adalah terancamnya 200 pekerjaan usulan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum (PU) yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran yang memadai," Tutur Aning pada warta Artik.id.
Ia menjelaskan bahwa terdapat Rp155 miliar anggaran di PU yang tidak bisa dibayarkan pada tahun 2024, dan kondisi ini akan berimbas pada tahun anggaran 2025.
Aning juga menyampaikan keprihatinan terhadap rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), pentingnya pembangunan infrastruktur tersebut memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya di kawasan sekitar proyek.
"Rekomendasi kami adalah pembangunan JLLB dan JLLT harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara langsung," tegasnya.
Baca Juga: Rencana Underpass di Taman Pelangi Surabaya Berubah Jadi Flyover, Aning Rahmawati Sebut Alasannya
Legislator partai PKS itu juga mengkritik lambannya pelaksanaan program hasil Musrenbang dan reses DPRD yang hingga April 2025 belum menunjukkan progres.
Ia mengatakan,meskipun ada alasan dari pemerintah terkait cuaca, kenyataannya di lapangan banyak pekerjaan ringan seperti perbaikan balai RT atau RW yang tidak kunjung dikerjakan.
"Tahun 2025 sebagai tahun pertama Wali Kota Surabaya dalam membuktikan keberpihakan APBD kepada rakyat,Jika perencanaan APBD 2025 tidak matang, maka akan berdampak besar pada lima tahun ke depan, apalagi target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun bukan angka kecil," tambahnya.
Baca Juga: Aning Rahmawati dan Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PKS Gelar Tasyakuran Pasca Pelantikan
"Perlu ada pembiayaan yang aman dan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi pajak oleh Bapenda untuk menjamin kelangsungan program prioritas serta langkah konkret dan terukur Pemerintah Kota Surabaya, agar kepercayaan masyarakat terhadap anggaran sebesar Rp12,3 triliun di tahun 2025 dapat terwujud," tutup Aning Rahmawati. (Rda)
Editor : rudi
