JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena mundurnya 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 memilih mundur setelah dinyatakan lolos seleksi. Menurutnya, hal itu bukan sekadar angka statistik, tapi alarm keras bahwa sistem rekrutmen ASN butuh perombakan besar-besaran.
“Ini tanda bahwa sistem yang kita punya belum mampu menjawab harapan dan kebutuhan anak muda masa kini,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (25/4), di Jakarta.
Baca Juga: Prabowo dan Megawati Bertemu di Teuku Umar, Elite PDIP dan Gerindra Sebut Tinggal Tunggu Waktu
Puan menekankan, proses rekrutmen ASN tidak bisa lagi hanya berbasis administratif. Perlu pendekatan strategis sejak awal, mulai dari perencanaan formasi, proses seleksi, hingga penempatan akhir.
“Kalau tidak dievaluasi menyeluruh, kita akan terus menghadapi masalah serupa,” tegasnya.
Ia menilai jumlah CPNS yang mengundurkan diri ini tidak bisa dianggap sebagai hal wajar. Sebaliknya, itu adalah cerminan ketidaksesuaian antara posisi yang ditawarkan dan minat serta ekspektasi peserta seleksi.
Jika terus dibiarkan, negara bisa kehilangan talenta-talenta terbaik yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat layanan publik.
Baca Juga: Puan Maharani Singgung Soal Pengawasan Bencana, Harga Pangan, dan Infrastruktur Jelang Idul Fitri
Puan mendorong Kementerian PANRB dan BKN untuk segera melakukan reformasi dalam rekrutmen ASN. Menurutnya, sistem yang ideal adalah yang transparan sejak awal, memperhatikan minat dan kompetensi peserta, serta menawarkan jalur karier yang jelas dan adil.
Khusus untuk penempatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Puan menekankan pentingnya memberikan insentif yang layak dan infrastruktur penunjang yang memadai agar ASN bisa hidup dan bekerja dengan nyaman.
“Anak muda sekarang nggak cukup hanya ditawari stabilitas dan pensiun. Mereka juga ingin pekerjaan yang bermakna, peluang berkembang, dan kualitas hidup yang baik,” kata Puan.
Baca Juga: Puan Maharani Singgung Soal Pengawasan Bencana, Harga Pangan, dan Infrastruktur Jelang Idul Fitri
Sebagai mitra pemerintah, DPR RI akan mengawal proses perbaikan ini. Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan dan legislasi ke depan.
“Kalau manajemen ASN tidak segera dibenahi, kita berisiko kehilangan daya saing dalam pelayanan publik. Padahal, di situlah negara seharusnya hadir untuk rakyat,” pungkasnya. (red)
Editor : Fudai
