JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti berbagai isu utama yang menjadi fokus pengawasan alat kelengkapan dewan (AKD) selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Dalam Rapat Paripurna Ke-16 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (tanggal acara), Puan menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mengawasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian DPR dalam masa persidangan ini mencakup penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai daerah. Selain itu, DPR juga memantau kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, terutama terkait stabilitas harga, ketersediaan bahan pangan, serta pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: RUU TNI Tuai Gejolak, Arif Fathoni Sesali Insiden Jurnalis Korban Aksi Demonstrasi di Gedung Grahadi
DPR RI juga menaruh perhatian pada pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol guna memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik menjelang Lebaran 2025. Isu lain yang turut dibahas meliputi ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita, tata kelola pengadaan serta kualitas BBM, serta perubahan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengangkat isu kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU), persiapan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Evaluasi penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) juga menjadi sorotan DPR RI.
Tak hanya itu, DPR turut membahas masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak karyawan yang terdampak, kesiapan program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah, serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Puan menegaskan bahwa DPR RI melalui AKD telah menggelar rapat bersama mitra kerja guna menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja bersama DPR RI, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Baca Juga: Merespon Penolakan UU TNI, Puan Maharani Minta Publik Baca Dulu Sebelum Bersikap
Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, DPR RI membentuk beberapa tim pengawas (timwas), di antaranya Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tim Pengawas Penanganan Bencana. Puan berharap tim-tim ini dapat bekerja lebih intensif dalam mempercepat tindak lanjut berbagai permasalahan yang muncul.
Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 293 anggota tercatat dalam daftar hadir, dengan 248 hadir secara langsung dan 45 mendapatkan izin dari fraksi masing-masing.
Dalam pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Puan kembali menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan persiapan Idul Fitri dan Mudik Lebaran.
Baca Juga: DPR RI Resmi Sahkan RUU TNI Menjadi Undang-Undang, Berikut Poin Pentingnnya
"Lalu kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan BBM, serta kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran," urai Puan dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Terakhir, Puan juga menghimbau agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar serta menjaga kesehatannya.
Editor : Fudai
