Viral 'All Eyes on Papua', AHY Komitmen Jaga Kehormatan dan Kesejahteraan Papua

JAKARTA | ARTIK.ID - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku ingin masyarakat Papua hidup baik dan sejahtera, ketika menanggapi All Eyes On Papua.

“Terkait All Eyes On Papua, prinsipnya begini karena kemarin juga saya ditanya pertanyaan serupa, Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, unik, harus kita jaga kehormatannya, kemuliaannya dan tentunya kita ingin masyarakat Papua juga hidup dengan baik dan sejahtera,” ujar AHY, di Jakarta, Jumat (7/6/2024),Pukul 21:34,WIT.

Baca Juga: Implementasi Layanan Elektronik BPN Depok Berjalan Mulus, Sertifikat Tanah Lebih Aman dan Cepat

Kemudian, lanjutnya, masyarakat Papua juga harus diperlakukan adil, tidak dinomorduakan, dan justru fokus mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk mengejar ketertinggalan dari Pulau Jawa.

Oleh karena itu kebijakan di Papua, kebijakan pembangunan ekonomi di Papua harus benar-benar tepat sasaran, melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, Orang Asli Papua, masyarakat adat, suku-suku yang ada di sana dilibatkan dalam pembangunan.

Tetapi, juga di tingkat pusat ada kebijakan-kebijakan strategis bukan hanya untuk Papua, namun juga bagi daerah-daerah lain.

“Terkait All Eyes On Papua, prinsipnya begini karena kemarin juga saya ditanya pertanyaan serupa, Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, unik, harus kita jaga kehormatannya, kemuliaannya dan tentunya kita ingin masyarakat Papua juga hidup dengan baik dan sejahtera,” ujar AHY, di Jakarta, Jumat.

Kemudian, lanjutnya, masyarakat Papua juga harus diperlakukan adil, tidak dinomorduakan, dan justru fokus mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk mengejar ketertinggalan dari Pulau Jawa.

Oleh karena itu kebijakan di Papua, kebijakan pembangunan ekonomi di Papua harus benar-benar tepat sasaran, melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, Orang Asli Papua, masyarakat adat, suku-suku yang ada di sana dilibatkan dalam pembangunan.

Baca Juga: Sebagai Bagian dari Transparansi Institusi Pemerintah, AHY Sampaikan Capaian 100 Hari Kerja

Tetapi, juga di tingkat pusat ada kebijakan-kebijakan strategis bukan hanya untuk Papua, namun juga bagi daerah-daerah lain.

Ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sedang dibangun untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan termasuk menghadirkan ketahanan pangan juga ketahanan energi.

“Kita berharap ke depan kita semakin menuju pada energi baru terbarukan, biofuel sebagai salah satu jawabannya membutuhkan bahan dasar seperti tebu, jagung, dan lain-lain memerlukan area-area lahan perkebunan. Yang penting bagi saya bagaimana ini semua ditetapkan dengan melibatkan semua pihak, termasuk Orang Asli Papua yang tinggal di sana dan yang jelas dimengertikan bahwa tujuan undang-undang itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata AHY.

Kemudian juga tujuan undang-undang itu, katanya lagi, berkontribusi kepada masyarakat. Kalau ini yang bisa dijelaskan tentu harus bersabar dan juga dengan ketulusan serta akan dimengerti, sehingga pada akhirnya bertemulah kepentingan-kepentingan baik tersebut sama-sama meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

Baca Juga: Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Papua Pegunungan, Getaran Dirasakan Hingga Jayapura

“Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar dan tidak ingin masuk terlalu jauh termasuk urusan politiknya, tetapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi pembangunan, tetapi juga tetap menjaga kedaulatan dan rasa nyaman dari masyarakat di mana akan dijadikan lokasi pembangunan tersebut,” kata AHY.

Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial akhir-akhir ini. Unggahan poster yang viral di media sosial Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa, hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit.

Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air. (ark)

Editor : Amatus Rahakbauw