JAKARTA | ARTIK.ID - Baru-baru ini mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melontarkan pernyataan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditawari dana besar oleh pengusaha batu bara agar tidak mendukung Anies Baswedan di pencalonan presiden 2024.
Said Didu mengunggah pernyataan itu dalam akun Twitternya, ia menulis, PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.
Baca juga: Khawatir Gagal Maju di Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan Blusukan ke Kampung Elektro
Pernyataan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, menurutnya narasi Said Didu bertujuan mengganggu pembentukan koalisi yang tengah dijajaki NasDem dan Partai Demokrat.
"Saya kira narasi Pak Said Didu itu on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (27/10/2022).
Cuitan itu mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah 'ditugaskan' memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis @msaid_didu.
Lebih jauh, Kholid menegaskan ini bukan kali pertama PKS menerima tawaran semacam itu. Ia pun mengaku PKS telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet.
Baca juga: Mengejutkan, Jokowi Gelar Makan Siang Bersama Prabowo, Ganjar dan Anies
Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.
"Saya kira hal biasa aja ya, tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," ujarnya.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. Kholid mengatakan PKS tetap memilih sebagai partai oposisi.
Baca juga: Resmikan Posko Aswaja di Surabaya, Anies Singgung Capaiannya Tutup Alexis
"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua [bagi] pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tegasnya.
Diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama. Sementara NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini.
(ara)
Editor : Fuart