SINGARAJA | ARTIK.ID - Meski gelaran Pemilu dan Pemilihan serentak dilaksanakan di Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Buleleng terus bergerak lakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif guna tingkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi demokrasi di Bali utara.
Kegiatan tersebut salah satunya dilaksanakan di Aula Hotel Puri Saron Lovina. Pada kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan sosialisasi kepada perwakilan 26 organisasi kemasyarakatan yang ada di Buleleng, Rabu (23/03/2022).
Baca juga: Pendeta Imbau Umat Kristiani di Papua Barat dan Papua untuk Tidak GOLPUT di Pemilu 2024
Sosialisasi yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra sebagai narasumber didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Tri Prasetya.
Widyardana dalam materinya berbicara pentingnya spirit etika dan moralitas dalam demokrasi, menurut pria asal Karangasem ini Pemilu dan Pemilihan sebagai satu-satunya cara untuk pemindahtanganan kekuasaan terbaik yang telah disepakati, dirinya berharap masyarakat sadar bahwa pemilu bukan hanya milik penyelenggara Pemilu maupun peserta melainkan milik semua.
"Sederhananya begini, ketika kita menyadari Pemilu ini milik kita, kemudian ingin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, maka secara sadar kita akan berusaha menghindarinya.” Widy menjelaskan membangun pola kesadaran ini tidaklah mudah dan harus dari diri sendiri.
Lebih Lanjut, Widyardana juga tekankan adanya keterbatasan bawaslu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi tentang pemahaman demokrasi yang baik, sehingga perlu serta masyarakat terutamanya organisasi-organisasi kemasyarakatan.
“Kesadaran ini yang harus kita provokasi kepada masyarakat tentunya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahwa hak setiap warga negara untuk mendapat pemahaman demokrasi yang baik” ujar Widyardana
Hal yang sama juga dipaparkan Tri Prasetya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Buleleng ini juga tekankan peran pengawasan partisipatif masyarakat, guna mendorong proses demokrasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca juga: Buronan Kasus Pemilu 2024 di Papua Barat Ditangkap Tim Gabungan Intelijen Kejati dan TNI AD
“Pemilu dan Pemilihan hakekatnya adalah kebutuhan dari masyarakat guna menentukan pemimpinnya, dan peran masyarakat tidak cukup hanya pada hari pemungutan suara saja, masyarakat juga harus ikut aktif melakukan pengawasan partisipatif agar demokrasinya dapat berjalan dengan baik," tuturnya.
Baca Juga:
- Aning Rahmawati Pimpin RDP Bangunan Liar di Keputih, Pengapling Tak Hadir
- Demo Bansos oleh PC PMII Nihil, Bupati Sampang Dinilai Gagal
- Ketua DPD RI Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UU
- Sikap LaNyalla Tolak Tunda Pemilu Didukung Budayawan Madura
- Tanggul PT Inti Land Jebol, Warga Wiyung Adukan ke DPRD Kota Surabaya
Tri Prasetya juga menjelaskan beberapa alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pertama, keterbatasan jumlah personil pengawas Pemilu yang ada di masing-masing tingkatan. Kedua, pengawas Partisipatif memiliki peran untuk mencegah dan melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran.
“Di samping itu, Bawaslu memiliki program pengawasan Partisipatif seperti Gowaslu, Pengelolaan Media Sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Sejuta Relawan, Saka Adhyasta Pemilu, KKN Tematik, Pojok Pengawasan, dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif,” ungkap pria asal Blitar itu.
Baca juga: KPU Surabaya Kenalkan si Mbois, Siap Memilih dan Berdemokrasi untuk Surabaya
Sementara salah seorang peserta I Komang Sudarma yang mewakili dari Komunitas Pemberantas Narkoba Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Satya Darma Laksana Desa Sangsit Kecamatan Sawan memberikan apresiasinya kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng yang sejak dini melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Dia mengatakan, peran Bawaslu masih terlihat belum maksimal terutama jajaran tingkat desa dan kelurahan, kedepan ia berharap melalui proses rekrutmen yang baik jajaran bawaslu mampu menjadi garda terdepan menjaga demokrasi di Buleleng.
“Upaya sosialisasi pengawasan partisipatif sangat kita apresiasi, kedepan dengan kuatnya garda pengawas demokrasi hingga tingkat desa dan TPS, saya yakin masyarakat akan memiliki kepercayaan dan keberanian lebih aktif melakukan pengawasan partisipatif” jelas Pria yang juga seorang tenaga pengajar tersebut.
(ara)
Editor : Natasya