BERAU | ARTIK.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika kedatangannya ke kerajaan-kerajaan di Indonesia bukan untuk mencari gelar. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari tugas DPD RI untuk menjalankan konstitusi.
Hal itu disampaikan LaNyalla di Kesultanan Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur, Sabtu (15/1/2022).
Baca juga: Selain Obat Sirup yang Bermasalah, Lanyalla Minta BPOM Periksa Vaksin Imunisasi
“Saya dan anggota-anggota DPD RI turun ke kerajaan bukan untuk cari gelar. Saya tegaskan hal itu. Ini adalah tugas konstitusi, sebagai wakil daerah. Kalau cari gelar di kampus atau universitas saja. Kami berkeliling karena ingin melihat, mendengar dan menyerap aspirasi dari kerajaan. Sekaligus memperjuangkan keberadaan Kerajaan Nusantara sebagai stakeholder di daerah-daerah,” ucap LaNyalla.
LaNyalla juga mengaku sengaja berkeliling untuk menggugah kesadaran seluruh masyarakat, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.
“Karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara,” ujarnya.
Menurut LaNyalla, sumbangsih kerajaan dan kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Sebab, keberadaan kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan berbagai macam tradisi yang ada di negeri ini.
Karena itu dirinya juga mengajak para raja dan sultan se-Nusantara untuk ikut aktif terlibat mengoreksi arah perjalanan bangsa.
“Kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa ini demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri,” ajak LaNyalla.
Hadir mendampingi Ketua DPD RI dalam acara tersebut 3 Senator Kalimantan Timur yakni Aji Mirni Mawarni, Nanang Sulaiman, Zainal Arifin, senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainudin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Matheus Stefi Pasimanjeku (Maluku Utara) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Dari tuan rumah, hadir Raja Kesultanan Sambaliung Sultan Raja Muda Perkasa Datu’ Amir, Sultan Gunung Tabur PYM Haji Adjie Raden Muhammad Bachrul Hadie, Pemangku Sultan Bulungan Datuk Abdul Hamid, Wakil Bupati Berau Gamalis, Ketua DPRD Berau Madri Pani, jajaran Forkopimda Kabupaten Berau, Sekjen MAKN Yani WSS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.
Baca juga: Guru PPPK Tak Dapat Gaji Selama 9 Bulan, LaNyalla Ingatkan Pemda
Sultan Kesultanan Sambaliung Sultan Raja Muda Perkasa Datu’ Amir bin Sultan Muhammad Aminuddin dalam sambutannya menyatakan rasa syukur telah didatangi oleh orang-orang terpandang.
Dengan kehadiran Ketua DPD RI, Pemkab dan jajaran pemerintah lainnya, Sultan Sambaliung menyampaikan beberapa aspirasi. Antara lain keinginannya agar dilaksanakan pembuatan 10 unit rumah kerabat Kesultanan Sambaliung, pembuatan 1 unit rumah Sultan Sambaliung, pembangunan garasi perahu panjang, pembangunan gapura ucapan selamat datang.
“Juga pengadaan 1 unit kapal layar yang menandakan bahwa Sultan Raja Alam (Sultan Sambaliung pertama) yang hijrah ke Makassar memakai kapal layar,” ucap Sultan Raja Muda Perkasa Datu’ Amir bin Sultan Muhammad Aminuddin.
“Usulan Kesultanan Sambaliung ini diterima atau tidak, kami tidak masalah. Kami hanya berangan-angan, Allah SWT yang menentukan,” imbuhnya.
Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Berau akan berupaya memberikan perhatian besar kepada warisan kekayaan budaya di Berau.
Baca juga: Ketua DPD RI Minta TNI Bantu Relawan MER-C yang Tak Bisa Masuk Palestina
“Harapannya warisan tersebut tidak lekang oleh waktu dan tetap terus lestari. Kemudian terpenting lagi bisa mendukung pariwisata yang akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terkait pelestarian budaya, kata Gamalis, Pemkab Berau sudah mempunyai beberapa program unggulan. Antara lain dengan membangun kawasan terpadu, pusat seni budaya, UMKM, balai budaya, juga revitalisasi makam, keraton dan warisan budaya lainnya.
Sementara itu Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjojo menjelaskan bahwa sebagai wadah kerajaan-kerajaan di Nusantara, MAKN memiliki tanggung jawab menjaga, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya. Semuanya dilakukan dalam kerangka memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.
“Karena itu MAKN sangat bersyukur dan berterima kasih Ketua DPD RI yang juga menjadi Dewan Pembina MAKN yang terus berkeliling ke kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah di Nusantara. Kunjungan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap keberadaan kerajaan Nusantara yang turut Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.
(diy)
Editor : Fudai