SURABAYA – Srikandi Politisi Gerindra Surabaya, Lutfiyah, mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal dan memastikan ketepatan data desil. Menurutnya, validitas data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga RT dan RW.
Lutfiyah menilai masyarakat memiliki peran penting karena mengetahui secara langsung kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Karena itu, keterlibatan masyarakat diperlukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan.
Baca juga: BHS Cup III 2026 Surabaya, KODRAT Jatim Bidik Bibit Atlet Tarung Derajat Menuju PON 2028
“Semua elemen harus ikut mendukung. Mulai dari kelurahan, kecamatan, RT, RW sampai masyarakat. Karena yang paling mengetahui kondisi warga di lingkungan adalah masyarakat itu sendiri,” tutur Lutfiyah kepada Warta Artik.id, Senin (31/08).
Ia menjelaskan, data desil bersifat dinamis sehingga dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya, posisi desil seseorang atau sebuah keluarga tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi kehidupannya.
“Desil ini dinamis, bukan sesuatu yang statis. Kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah, sehingga datanya juga perlu terus diperbarui dan dikawal bersama,” jelasnya.
Baca juga: Raperda Perubahan APBD 2026, PKS Surabaya Soroti PAD hingga Pinjaman Rp1,4 Triliun
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya itu juga mendorong masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian atau memiliki sanggahan terkait data desil agar segera menempuh mekanisme yang tersedia. Warga dapat menyampaikan sanggahan atau melakukan koordinasi melalui RT dan RW setempat maupun mendatangi kantor kelurahan.
Selain itu, masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) apabila membutuhkan penjelasan atau tindak lanjut terkait data sosial ekonomi dan desil.
“Kalau ada sanggahan, silakan disampaikan melalui RT dan RW, datang ke kelurahan, atau bisa juga melalui Dinsos. Yang penting ada upaya untuk melakukan pengecekan dan perbaikan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Baca juga: Budi Leksono Dorong DPMPTSP Surabaya Gencarkan Sosialisasi KBLI 2025
Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar persoalan data dapat diselesaikan berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Lutfiyah berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dari tingkat bawah, data desil diharapkan semakin akurat sehingga program maupun kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Peran aktif semua elemen sangat penting. Pemerintah bekerja, masyarakat juga ikut mengawal. Dengan begitu, data yang ada bisa semakin tepat dan sesuai kondisi nyata,” pungkasnya.(rda)
Editor : rudi