Jakarta – Pembina Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (Ikapete), KH Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola organisasi. Pemimpin NU juga harus mampu menjaga persatuan sekaligus memastikan gerakan organisasi tetap berada pada jalur yang benar.
Pesan tersebut disampaikan KH Ma’ruf Amin dalam acara Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Gedung Nusantara V, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Baca juga: Gus Yahya: NU Tak Bisa Terus Mengandalkan Kader Hebat yang Lahir Kebetulan
Menurut Kiai Ma’ruf, terdapat dua hal penting dalam konsep ishlah atau perbaikan. Pertama, mendamaikan berbagai pihak dengan menempatkan kepentingan jam’iyah NU di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jadi mendahulukan maslahat jam'iyah NU daripada maslahat pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Kedua, ishlah berarti meluruskan gerakan organisasi agar tetap berpedoman pada fikrah dan manhaj Nahdliyyah. Ia menyebut proses tersebut sebagai tashihul harakah atau meluruskan gerakan.
Kiai Ma’ruf mengingatkan agar pemikiran dan arah gerakan NU tidak berubah menjadi kepentingan individu. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat organisasi keluar dari prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri NU.
Selain itu, ia mendorong NU tidak sekadar mengejar pertumbuhan jumlah anggota. Kualitas kader dan pengurus harus diperkuat melalui pemahaman terhadap organisasi, fikrah, dan manhaj NU.
Ia juga menekankan pentingnya tabshitul harakah, yakni memperluas manfaat gerakan NU agar dapat dirasakan dalam berbagai bidang, mulai dari keagamaan, sosial, politik, ekonomi hingga kebudayaan.
Baca juga: GP Jawara Bersatu Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim di Gedung Museum NU
Kiai Ma’ruf pun mengajak warga NU untuk berorganisasi berdasarkan kesadaran, bukan keuntungan materi.
“Ke depan kita harus membangun ber-NU 'ala bashirah (atas ketetapan hati), bukan 'ala bisyarah (atas keuntungan materi),” ujarnya.
Dalam forum yang sama, cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat menilai NU dan organisasi masyarakat Islam memiliki peran penting sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.
Menurutnya, ormas Islam tidak hanya bertugas membantu pemerintah, tetapi juga harus berani mengingatkan dan mengkritik negara ketika kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: LaNyalla Puji Rekomendasi Munas-Konbes NU, Sangat Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila
“Tugas umat Islam itu adalah mengingatkan negara, menegur negara, menagih kepada negara,” kata Komaruddin.
Ia menilai fungsi amar ma’ruf nahi mungkar terhadap penyelenggara negara perlu diperkuat. NU dan Muhammadiyah, menurutnya, dapat memainkan peran sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis sekaligus konstruktif.
Pesan kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan NU ke depan bukan hanya soal memperbesar organisasi, tetapi juga menjaga persatuan, mempertahankan arah perjuangan, meningkatkan kualitas kader, serta menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat dan bangsa.
Editor : Mohammad