SURABAYA – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Seruan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital" yang digelar di Surabaya, Senin (3/8/2026).
Dialog yang diinisiasi Polda Jawa Timur itu mempertemukan jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga insan pers untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah derasnya arus informasi digital.
Baca juga: Khofifah Bawa Misi Dagang ke Hong Kong, Transaksi Tembus Rp12 Triliun
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur hingga saat ini tetap aman, kondusif, dan terkendali. Ia sekaligus membantah berbagai narasi di media sosial yang menyebut Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan.
"Tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi tersebut. Jawa Timur tetap aman dan kondusif. Kami mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi," tegasnya.
Menurut Kapolda, perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, provokasi, hingga intoleransi yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dengan mengedepankan etika digital, melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya, serta menjadikan musyawarah sebagai jalan penyelesaian setiap perbedaan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi agen perdamaian di ruang digital serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini lebih banyak muncul di ruang digital. Tingginya tingkat penetrasi internet di Jawa Timur harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun propaganda yang memecah belah.
"Kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi menjaga kebersamaan dan persatuan jauh lebih penting. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan," ujarnya.
Baca juga: Patroli Air Jatim Gandeng Industri Jaga Kali Surabaya dari Pencemaran
Khofifah menilai keamanan daerah menjadi modal utama dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, menjaga stabilitas bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat melalui semangat Jogo Jatim.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Ia mengapresiasi inisiatif Dialog Kebangsaan sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, masyarakat harus semakin dewasa dalam menyikapi berbagai konten digital karena informasi yang tidak benar dapat berdampak terhadap stabilitas nasional.
"Mari kita jaga kerukunan, ketertiban, dan persatuan. Kita adalah Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, H. Samiadji Makin Rahmat, menekankan bahwa media memiliki peran strategis sebagai benteng melawan hoaks sekaligus perekat bangsa.
Baca juga: Bulog Jatim Gelontorkan 65 Ribu Ton SPHP ke Pasar, Amankan Harga Beras di Musim Kemarau
Ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial merupakan produk jurnalistik. Menurutnya, siapa pun kini dapat menyebarkan informasi tanpa mematuhi kode etik, sehingga masyarakat harus semakin kritis dalam memilah sumber informasi.
H. Makin mengajak insan pers dan masyarakat menjadi kurator kebenaran melalui verifikasi informasi, meningkatkan literasi digital, memperkuat narasi toleransi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
Sebagai langkah jangka panjang, ia juga mengusulkan pembentukan Badan Pengawas dan Intelijensi Media Sosial yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi profesi guna mengawasi penyebaran informasi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.
Dialog Kebangsaan tersebut diharapkan menjadi titik awal memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan menjadi sarana mempererat persatuan, bukan memecah belah bangsa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Jogo Jatim diharapkan terus menjadi fondasi dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta keberlangsungan pembangunan di Jawa Timur.
Editor : Mohammad