Oleh: S. Alamsyah
Kata "revolusi" sedang laris manis. Kata ini ramai sekali di media sosial. Sering terdengar nyaring di tongkrongan anak muda. Kesannya sangat keren. Terasa sangat gagah. Banyak orang mengira ini jalan pintas menuju keadilan.
Baca juga: Paradoks Kebijakan Pembatasan Kadar Nikotin: Tangan Kanan Membangun, Tangan Kiri Meruntuhkan
Tetapi mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang tahu kejadian setelah revolusi selesai? Siapa yang akan membangun sistem baru setelah sistem lama hancur total?
Ini bukan pertanyaan untuk membakar semangat. Ini pertanyaan yang sangat dingin dan teknis.
Kita justru harus berani membahasnya sekarang. Jangan sampai kata revolusi hanya menjadi slogan kosong. Slogan yang terlihat gagah, tetapi sebenarnya menyimpan blunder yang sangat fatal.
Kita harus sadar. Gerakan tanpa konsep matang sangat rawan dibajak. Kita bisa saja terjebak menjalankan agenda terselubung pihak asing.
Rakyat Indonesia tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar negeri. Kita punya guru terbaik untuk urusan ini. Guru itu adalah sejarah bangsa kita sendiri.
Tahun 1998 kita semua menumbangkan rezim Orde Baru. Gerakan massa saat itu luar biasa dahsyat. Semangat perubahan membumbung sangat tinggi di langit Jakarta.
Kita semua merasa telah memenangkan masa depan secara mutlak. Namun, apa yang terjadi setelah euforia jalanan itu usai?
Lembaga legislatif kita melakukan amandemen konstitusi yang sangat masif. Tidak tanggung-tanggung. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali. Proses perombakan ini berjalan maraton dari tahun 1999 hingga 2002.
Undang-Undang Dasar naskah asli 18 Agustus 1945 dirombak total. Hasil akhirnya adalah apa yang kita kenal sebagai UUD 2002. Yang oleh Prof. Kaelan dari UGM disebut sebagai UUD Liberalis dan Kapitalis, yang tercerabut dari Pancasila.
Ini adalah titik balik sejarah yang sangat fatal. Perubahan pasal demi pasal ini diam-diam menggeser fondasi bernegara kita.
Kedaulatan negara ditarik perlahan dari tangan rakyat: Daulat Rakyat menjadi Daulat Pasar. Daulat Rakyat menjadi Daulat Partai.
Kedaulatan itu lalu diserahkan begitu saja kepada kedaulatan pasar bebas. Tanpa sadar, rakyat telah menyerahkan lehernya sendiri.
Kita masuk ke dalam perangkap sistem ekonomi liberal yang sangat agresif. Inilah bukti nyata dari sebuah blunder besar.
Kita terlalu sibuk dengan urusan meruntuhkan di jalanan. Kita lupa mengawal meja-meja perundingan setelahnya.
Akibatnya, kelompok kepentingan lain yang memetik buahnya. Mereka memanfaatkan keringat rakyat untuk memasukkan agenda asing yang merugikan kita.
Dampaknya terasa sangat nyata hari ini melalui tiga sektor vital: pangan, energi, dan pajak.
Mari kita bedah masalah pangan terlebih dahulu.
Bertahun-tahun lamanya, meja makan kita didikte oleh pasar internasional.
Sawah kita subur. Tetapi kita justru gemar membeli beras dari luar negeri. Jerih payah petani lokal dihancurkan oleh murahnya barang impor.
Ketika harga pangan dunia melonjak, masyarakat miskin kita yang paling pertama menjerit kelaparan. Mengapa ini terjadi? Karena sistem lama kita membiarkan urusan perut rakyat diserahkan begitu saja kepada cukong pasar bebas. Negara seolah-olah tidak boleh ikut campur.
Hal yang sama terjadi pada sektor energi. Indonesia kaya akan minyak bumi dan kelapa sawit. Namun, kita puluhan tahun ketergantungan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil dari luar negeri. Anggaran negara triliunan rupiah habis hanya untuk membayar subsidi energi impor.
Ketika terjadi perang atau krisis di belahan dunia lain, ekonomi dalam negeri kita langsung limbung.
Ini adalah buah pahit dari sistem ekonomi liberal. Sistem ini membuat kita malas mengolah kekayaan alam sendiri. Kita lebih memilih membeli barang jadi dari asing demi keuntungan segelintir makelar.
Lalu bagaimana dengan urusan pajak? Selama ini, sistem perpajakan kita sering kali terasa tidak adil bagi rakyat kecil. Pajak ditarik dengan ketat dari kantong-kantong masyarakat bawah. Sebaliknya, korporasi besar dan asing sering kali mendapat kelonggaran lewat berbagai insentif dan celah hukum.
Hal ini memicu kecemburuan sosial yang sangat besar di masyarakat. Ketika rakyat merasa diperas oleh aturan yang tidak adil, benih-benih kemarahan jalanan akan sangat mudah tumbuh.
Di sinilah narasi revolusi biasanya mulai ditiupkan untuk membakar emosi massa.
Baca juga: Pencoretan Bansos Beras: Lansia dan Disabilitas Surabaya Terjepit, Mana Kesejahteraan HUT ke-80 RI?
Kini jalan sejarah bangsa mulai bergeser secara perlahan. Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras memutar arah kemudi kapal besar bernama Indonesia.
Prabowo mencoba mengoreksi jalannya Daulat Pasar yang sudah kebablasan. Caranya dengan fokus membangun swasembada pangan dan energi.
Tetapi kebijakan proteksi ekonomi ini tentu mendapatkan perlawanan sengit. Benalu ekonomi dan makelar asing tidak akan tinggal diam. Oligarki lokal yang selama ini nyaman dengan skema impor tidak akan menyerah begitu saja.
Mereka akan menggunakan segala cara untuk menjegal Prabowo. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan emosi rakyat di jalanan.
Mereka menunggangi tuntutan rakyat atas isu pajak atau harga barang yang belum stabil. Mereka mengemasnya dengan narasi revolusi demi menggulingkan arah kebijakan nasional yang sedang diperbaiki.
Melihat konstelasi politik yang rumit ini, kita harus sangat waspada. Kita jangan sampai terjebak lagi seperti tahun 1998.
Saat gelombang protes muncul di jalanan, aktor-aktor kapitalis sering kali ikut menumpang. Mereka sangat lihai bermain di air keruh. Mereka bisa saja ikut mendanai gerakan massa. Mereka berpura-pura menyetujui tuntutan rakyat bawah. Mereka mendukung pergantian wajah pejabat di permukaan agar massa merasa menang, –karena memang wajah pejabat di permukaan tidak kapabel.
Massa yang lelah kemudian merasa sudah berhasil. Lalu pulang ke rumah. Padahal, struktur ekonomi pasar bebas yang menjajah tetap dibiarkan bekerja di bawah meja. Regulasi yang menguntungkan pihak asing sama sekali tidak disentuh.
Ganti pemimpin tidak akan pernah mengubah nasib rakyat bawah jika regulasi ekonominya masih pro-pasar bebas. Karena perubahan besar tidak pernah cukup hanya bermodal marah di jalanan.
Diskusi mengenai perubahan harus berani membahas manajemen transisi yang rumit.
Tanpa adanya cetak biru yang matang, amukan massa di jalanan adalah hal yang sia-sia.
Gerakan tanpa konsep hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu.
Pikirkan rangkaian pertanyaan ini sebelum Anda ikut-ikutan berteriak revolusi!
Siapa pemimpin transisinya jika seluruh sistem hari ini runtuh?
Bagaimana desain ekonominya agar urusan pangan dan energi kita tidak kembali didikte oleh pihak asing?
Bagaimana cara mengamankan kedaulatan negara dari serangan balik pasar global?
Jika Anda belum punya jawaban yang konkret, jangan sebut itu revolusi. Itu hanyalah amukan massa biasa yang tidak terarah.
Amukan itu justru menciptakan ruang kosong yang siap diterkam oleh oligarki baru yang jauh lebih rakus.
Gerakan sipil di Indonesia sudah saatnya naik kelas. Jangan hanya bisa berteriak menolak atau merusak fasilitas di jalanan.
Kita harus sudah bisa menawarkan solusi yang nyata bagi bangsa.
Kita harus memperkuat benteng kedaulatan negara kita sendiri.
Kita harus mulai memproduksi data, draf kebijakan, dan mencetak pakar ekonomi yang berpihak kepada rakyat bawah.
Perjuangan meruntuhkan sistem memang hanya membutuhkan energi massa yang besar. Namun, membangun kembali sebuah negara sekelas Indonesia membutuhkan rencana yang sangat matang.
Jangan pernah berteriak revolusi jika Anda belum siap mengelola akibat buruk setelahnya.
Jangan sampai kegagahan di jalanan nanti berubah menjadi penyesalan kolektif di masa depan.
Jakarta, 8 Juli 2026
Penulis adalah jurnalis dan pendiri Pusat Studi Pembangunan Berbasis Pancasila. Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Editor : malik