SURABAYA - Krisis Air Bersih Ngawi mulai dirasakan ribuan warga sejak musim kemarau 2026 berlangsung. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, menyebut lebih dari 3.000 warga yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi kini menghadapi kesulitan memperoleh akses air bersih akibat dampak kekeringan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, krisis air bersih Ngawi telah mengancam masyarakat di 11 desa yang berada di lima kecamatan. Kondisi tersebut mendorong DPRD Jawa Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama instansi terkait segera mengambil langkah penanganan agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Baca juga: Perubahan Perda Hak Keuangan, Pansus DPRD Jatim Dorong Reses Enam Kali Setahun
"Dari laporan yang masuk, lebih dari 3.000 warga yang tersebar di 11 desa di Kabupaten Ngawi terancam mengalami krisis air bersih hingga saat ini," kata politisi Partai Golkar itu, Sabtu (20/6/2026).
Atika menegaskan distribusi air bersih perlu segera dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, percepatan penanganan menjadi penting agar aktivitas warga tidak terganggu akibat terbatasnya ketersediaan air.
"Oleh sebab itu, saya mendorong BPBD Jawa Timur dan pihak terkait lainnya untuk bergerak cepat mengatasi krisis air bersih di Ngawi," ujarnya.
Selain persoalan krisis air bersih Ngawi, Atika juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang umumnya meningkat selama musim kemarau.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Perum Perhutani, dan seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat guna mengurangi risiko kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka.
Baca juga: DPRD Jatim Siapkan Perda Tata Niaga Telur untuk Atasi Oversupply hingga Evaluasi Sistem OSS
Di sisi lain, masyarakat juga diminta berperan aktif dengan menggunakan air secara bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
"Saya mengimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau," katanya.
Sementara itu, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 di Kabupaten Ngawi diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal dengan durasi yang lebih panjang.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Curah hujan bulanan diperkirakan berada pada kategori bawah normal hingga normal, meski masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan berintensitas sedang yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat dinamika atmosfer lokal.
Baca juga: Paripurna DPRD Jatim, Khofifah Sebut Pendapatan APBD 2025 Tembus Rp29,88 Triliun
Dengan prakiraan tersebut, upaya percepatan penanganan krisis air bersih Ngawi serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dinilai menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak musim kemarau terhadap masyarakat.
Editor : Fudai