SURABAYA - Anjloknya harga telur di tingkat peternak menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Komisi B DPRD Jatim mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan melindungi peternak rakyat yang kini menghadapi tekanan ekonomi akibat harga jual yang terus merosot.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Jawa Timur berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan sekaligus membahas solusi yang dapat segera diterapkan.
Baca juga: DPRD Jatim Percepat Raperda Perlindungan Obat Herbal untuk Perkuat Industri Lokal
Langkah tersebut dilakukan setelah banyak peternak ayam petelur mengeluhkan kerugian akibat harga telur yang jatuh di bawah biaya produksi.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan dinas terkait untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
"Komisi B memang berencana demikian (memanggil dinas terkait)," ujar Erma Susanti, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, persoalan harga telur tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha peternak rakyat yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Erma menilai pemerintah perlu segera menghadirkan kebijakan yang mampu mengurangi beban peternak sekaligus menjaga stabilitas usaha mereka. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah pemberian subsidi pakan ternak.
Selain itu, ia juga mendukung peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
"Memang perlu, khususnya subsidi pakan ayam agar peternak tidak collapse. Selain itu, kebijakan Badan Gizi Nasional terkait penyerapan telur dalam menu MBG juga perlu diperbanyak," jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan tengah menyiapkan skema subsidi harga jagung sebagai bahan baku pakan melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Pertanian.
Baca juga: Komisi A DPRD Jatim Cari Skema Baru agar Guru Honorer Tetap Mengajar pada 2027
Kebijakan tersebut disiapkan untuk membantu meringankan beban peternak yang saat ini menghadapi tingginya biaya pakan di tengah penurunan harga telur.
Di sisi lain, keresahan peternak juga terlihat melalui aksi damai yang digelar ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar, Senin (1/6/2026).
Peternak yang berasal dari wilayah Blitar Raya, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek itu membagikan telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur selama dua bulan terakhir.
Koordinator aksi, Suyanto, mengatakan sekitar satu juta butir telur dibagikan kepada masyarakat menggunakan sekitar 200 kendaraan pikap.
"Ini bentuk keprihatinan kami terhadap harga telur yang terus turun," kata Suyanto.
Baca juga: DPRD Jatim Respons Nasib Guru Honorer, Komisi E Siapkan Hearing dengan Dindik dan BKD
Ia menjelaskan harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp21.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram.
Kondisi tersebut semakin memberatkan peternak karena harga bahan baku pakan justru terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami berharap harga pakan dapat kembali stabil dan harga telur sesuai dengan HAP, yaitu Rp24.500 per kilogram hingga Rp26.500 per kilogram," ujarnya.
DPRD Jawa Timur menilai kondisi ini membutuhkan intervensi pemerintah yang cepat dan terukur. Tanpa langkah penanganan yang tepat, peternak rakyat berisiko mengalami kerugian lebih besar yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi sektor peternakan rakyat di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. (sam)
Editor : Fudai