SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memaparkan perkembangan terbaru Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih menyisakan ribuan kepala keluarga (KK) belum terkonfirmasi. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Baca juga: Arif Fathoni: Kebebasan Berpendapat Anak Kandung Reformasi, Kritik Publik Sumber Energi Perubahan
Legislator yang akrab disapa Cak YeBe itu mengungkapkan, jumlah KK yang belum ditemukan terus menunjukkan tren penurunan signifikan setelah dilakukan koordinasi intensif bersama dinas terkait.
“Awalnya ada 250.185 KK yang tidak ditemukan. Setelah koordinasi dengan Dispendukcapil dan tindak lanjut per 20 Januari turun menjadi 197.594, dan saat ini tersisa 181.867. Artinya turun sekitar 15 ribu lebih,” tuturnya.
Cak YeBe menjelaskan, jika dirata-rata, setiap hari terdapat sekitar 524 KK yang berhasil diverifikasi. Proses percepatan ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai petugas survei lapangan.
“Kalau dihitung, setiap hari ditemukan 524 KK baru. Ini luar biasa. ASN yang mungkin awalnya bukan surveyor, hanya dibekali pelatihan singkat, ternyata mampu menghasilkan capaian signifikan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan. Mayoritas kasus berasal dari migrasi penduduk lintas kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan, hingga perpindahan ke luar kota yang belum terkonfirmasi. Selain itu, penolakan survei juga ditemukan di sejumlah kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen.
“Problem terbesar memang migrasi yang tidak terkonfirmasi. Ada juga warga di klaster premium dan apartemen yang menolak dilakukan survei,” jelasnya.
Baca juga: Kursi Ketua DPRD Surabaya Kosong, Semua Anggota Fraksi PDIP Berpeluang Sama Seru Cak Ji
Cak YeBe menambahkan, warga yang belum terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bentuk pemicu respons untuk segera melakukan validasi data. Langkah tersebut, menurutnya, penting demi memastikan akurasi pendataan.
“Jika tidak terkonfirmasi dalam DTSEN, NIK bisa ditertibkan sementara agar ada respons dari yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi,” tegasnya.
Dalam rangkaian resesnya, ia juga menemukan bahwa sebagian besar Ketua RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN. Padahal, peran mereka dinilai krusial dalam menyukseskan validasi data.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 RT di Surabaya, dampaknya akan sangat dahsyat. Mereka bisa mengingatkan warganya untuk mengecek apakah sudah masuk DTSEN atau belum,” ujarnya.
Baca juga: Selama Ramadan Sekolah di Surabaya Fokus Pendidikan Karakter dan kepedulian Sosial
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh RT dan RW agar sosialisasi berjalan lebih efektif. Warga juga diajak memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id untuk melakukan pengecekan mandiri.
Targetnya, dari total 1.026.192 KK di Surabaya, proses validasi dapat rampung sebelum 31 Maret mendatang dengan angka ketidaktertemuan ditekan seminimal mungkin.
Cak YeBe optimistis percepatan akan tercapai apabila seluruh elemen bergerak bersama. Ia mencontohkan pola sosialisasi seperti saat DPT Online pemilu yang dinilai efektif mendorong partisipasi masyarakat.
“Insyaallah sebelum 31 Maret bisa selesai. Kalau RT dan RW aktif menyampaikan seperti saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat mengecek dan memastikan dirinya sudah terdata di DTSEN,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi