SURABAYA – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe.
Ia menilai, masih ada sejumlah pekerjaan rumah krusial yang perlu segera dibereskan, terutama di sektor hukum, keamanan, serta kebijakan strategis pemerintahan.
Baca juga: Plafon SMPN 60 Ambruk, Lutfiyah Minta Mitigasi Bencana Sekolah Diperketat
Menurutnya, memasuki tahun kedua masa jabatan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar potensi persoalan tidak berkembang menjadi risiko yang mengganggu stabilitas kota.
“Sebagai figur yang bergerak di bidang hukum dan pemerintahan, saya mencatat ada beberapa kejadian menonjol yang berpotensi menggoyang stabilitas jika tidak segera dibenahi,” tutur Cak YeBe usai mengikuti kegiatan donor darah di DPC Gerindra Surabaya, Sabtu (31/01/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu mengakui, kinerja pelayanan publik Pemkot Surabaya menunjukkan progres positif. Namun di sisi lain, sektor hukum dinilainya masih menyisakan celah lebar yang perlu perhatian serius. Terutama persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.
“Pelayanan publik sudah cukup apik, tapi gap di bidang hukum masih sangat besar. Ini yang harus menjadi fokus perbaikan,” tegas pria yang juga dikenal sebagai pemilik sabuk Dan II Jiu Jitsu tersebut.
Dalam catatannya, terdapat sejumlah “rapor merah” selama setahun terakhir pemerintahan Eri–Armuji. Ia menyoroti kebijakan hukum yang dinilai belum matang serta minimnya pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
“Ada beberapa kebijakan yang kurang melibatkan masyarakat sejak awal. Padahal partisipasi publik itu penting agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi,” bebernya.
Tak hanya itu, Cak YeBe juga menyinggung sejumlah program yang sempat memicu polemik di ruang publik. Mulai dari survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satgas, kampung tematik, hingga tata kelola aset daerah. Beberapa di antaranya bahkan sempat viral dan menuai kritik.
Baca juga: RDP Tanpa Korban, Komisi B DPRD Surabaya Dituding Tutup Mata Dalam Kasus Pelecehan Anak di Black Owl
“Beberapa kasus sempat kontraproduktif di masyarakat. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi serius,” kritiknya.
Ia menambahkan, sengketa tanah, dinamika ormas, hingga persoalan parkir menjadi titik rawan yang berpotensi memicu instabilitas sosial dan politik di Surabaya. Karena itu, penyelesaiannya tidak boleh setengah-setengah, melainkan harus berbasis regulasi yang jelas dan pendekatan yang inklusif.
“Masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang benar supaya tidak memicu gejolak lanjutan,” jelasnya.
Selain substansi kebijakan, Cak YeBe juga mengkritik pola komunikasi Pemerintah Kota yang dinilai belum optimal dengan DPRD. Ia mengaku legislatif kerap baru dilibatkan ketika persoalan sudah muncul, bukan sejak tahap perencanaan.
Baca juga: KRS Terhambat Perwali Baru, Ajeng Wira Wati Desak Pemkot Prioritaskan Mahasiswa Pemuda Tangguh
“Kami sering kali tidak diajak diskusi di awal. Ketika ada kendala, baru legislatif dan aparat penegak hukum diminta ikut mencari solusi,” ungkapnya.
Ia pun mendorong agar setiap rencana pembangunan ke depan disusun melalui kajian komprehensif, melibatkan partisipasi publik, serta dibahas bersama DPRD sejak awal. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar kebijakan lebih matang dan minim polemik.
Meski menyampaikan kritik, Cak YeBe tetap optimistis duet Eri–Armuji memiliki kapasitas untuk melakukan pembenahan.
“Saya yakin mereka mampu melakukan perbaikan. Dengan sinergi yang lebih erat antara Pemerintah, DPRD, serta Masyarakat, Surabaya bisa keluar dari bayang-bayang instabilitas hukum dan politik,” pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi