SURABAYA – Harapan publik untuk melihat pembenahan serius di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali dipertanyakan. Pasca kegagalan Timnas U-23 di ajang SEA Games 2026 Thailand, momentum evaluasi yang dinanti justru berbalik arah setelah PSSI mengeluarkan surat penundaan Kongres Biasa Pemilihan Ketua dan Pengurus Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI se-Indonesia tanpa batas waktu.
Baca juga: PSSI Jatim ke Arah Aklamasi? Raja Siahaan Satu-Satunya Kandidat Yang Mendaftar
Kebijakan tersebut sontak memicu gelombang kritik. Pasalnya, sejumlah provinsi telah menuntaskan seluruh tahapan, mulai dari penjaringan hingga penutupan pendaftaran bakal calon ketua. Namun seluruh proses itu menjadi sia-sia setelah PSSI mencabut rekomendasi dan menghentikan pelaksanaan kongres di daerah.
Salah satu yang terdampak adalah Kongres PSSI Jawa Timur yang semula dijadwalkan berlangsung Januari 2026. Padahal, tahapan pendaftaran telah resmi ditutup pada 8 Desember 2025 dan hanya satu nama yang mendaftar, yakni Raja Siahaan.
Reaksi keras datang dari Pimpinan DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Politikus yang akrab disapa Cak Toni itu menilai alasan penundaan kongres jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung tinggi dalam dunia sepak bola.
“Fair play itu jargon universal sepak bola. Mestinya menjadi spirit semua pihak. Suporter sudah berbenah, klub bertransformasi menuju sepak bola industri,” ujar Cak Toni melalui unggahan di media sosial Facebook, Minggu (14/12/2025).
Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut, keinginan untuk berbenah akan terus menjadi angan-angan selama masih ada pihak-pihak yang bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi.
“Hanya satu yang tidak berbenah. Siapa itu? Bisa jadi mereka yang selama ini hidup dari organisasi, bukan yang menghidupi organisasi,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir alasan penundaan yang disampaikan PSSI sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Cak Toni menyebut dalih tersebut sebagai “halusinasi” yang bahkan mudah dipatahkan oleh anak Sekolah Sepak Bola (SSB).
“Kalau ada figur yang mau menghidupi organisasi, cara paling gampang memang menunda. Alasannya? Anak SSB usia 9 tahun saja tahu itu halusinasi,” sindirnya dengan nada keras.
Cak Toni juga menyoroti penundaan kongres tanpa batas waktu yang dinilainya janggal dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Baca juga: Raja Siahaan Mantapkan Langkah Menuju Kursi Ketum PSSI Jatim, Usung Misi Besar Pembinaan Usia Dini
“Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah demi kepentingan, apalagi tanpa batas waktu. Ini aneh,” ucapnya.
Diketahui, pada 10 Desember 2025 PSSI menerbitkan surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi. Surat tersebut berisi keputusan pencabutan rekomendasi serta penundaan seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan Asprov PSSI dan Asosiasi Anggota lainnya hingga waktu yang akan ditetapkan kemudian.
Dalam surat itu, PSSI juga menyebut akan menerbitkan ketetapan terkait jalannya organisasi Asprov PSSI yang masa baktinya telah habis, serta melakukan penyesuaian dan penyeragaman periode masa bakti sesuai Statuta PSSI Tahun 2025.
PSSI mengemukakan sejumlah alasan penundaan, di antaranya kondisi bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera, rencana revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait pembinaan olahraga daerah, hingga sosialisasi Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2025.
Baca juga: Arif Fathoni Sebut PSSI Jatim Butuh Pemimpin Visioner: Raja Siahaan Jadi Figur Terkuat
Namun alasan-alasan tersebut dinilai mengada-ada. Menurut Cak Toni, siapapun yang terpilih melalui kongres di tingkat provinsi tetap bisa menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
“Mbanyol gak mari-mari,” ujarnya dengan logat khas Suroboyoan.
Sementara itu, Ketua Asprov PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa penundaan kongres merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati. Ia menyebut kebijakan tersebut menyasar sekitar 16 hingga 17 provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir atau tengah menjalani tahapan kongres.
“PSSI ingin menyeragamkan jadwal kongres di seluruh Indonesia. Ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025, ada juga 2026,” kata Riyadh.
Anggota Exco PSSI itu menambahkan, Asprov Jatim sepenuhnya mengikuti instruksi PSSI Pusat. Jika masa jabatan pengurus habis, PSSI akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) hingga kepengurusan baru terbentuk.
“Kita ikuti saja karena sudah ada SK-nya,” pungkas Riyadh.
Editor : rudi