SURABAYA – Dalam kegiatan reses yang digelar di wilayah Tambak Wedi RT 18 RW 01 kelurahan Tambak Wedi, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Imam Buchori, menerima berbagai keluhan dari masyarakat, mulai dari lonjakan harga beras hingga lambatnya realisasi program infrastruktur seperti drainase dan paving.
Dalam dialog bersama warga, Imam menegaskan bahwa kenaikan harga beras menjadi sorotan utama warga karena dianggap janggal, mengingat stok beras nasional dinilai masih mencukupi.
Baca juga: Gas Berbahaya PT SJL Cemari Lingkungan, DPRD Jatim Turun Tangan
"Ini program pusat. Harusnya, kalau regulasinya jalan, harga tidak naik. Tapi kenyataan di lapangan berbeda, masyarakat mengeluh. Ini harus dicari penyebabnya," tegas Buchori pada Warta Artik.id Minggu (14/09).
Lebih lanjut, Buchori memanfaatkan momentum reses ini untuk menyerap aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus utama adalah pembangunan drainase yang belum juga terealisasi, padahal pengajuan sudah dilakukan baik melalui musrenbang maupun DPRD.
"Ini sudah masuk bulan September. Artinya tinggal dua bulan sebelum tutup buku anggaran. Jangan sampai pekerjaan besar baru dimulai di Desember. Bisa-bisa tidak selesai dan terbengkalai. Ini yang kita hindari," jelasnya.
Dalam reses tersebut, Buchori juga menerima informasi soal rencana pembangunan crossing saluran dari Duku Bulat Banteng ke Tambak Peti. Ia menilai proyek tersebut penting untuk mengatasi banjir, asalkan saluran-saluran yang ada benar-benar terkoneksi.
Baca juga: PT SJL Diduga Langgar Izin, DPR RI Minta Operasional Dihentikan Sementara
"Kalau saluran tidak terkoneksi, ya bukan saluran namanya. Itu malah jadi kubangan, sarang nyamuk. Jadi harus ada integrasi, bukan pembangunan yang terpisah-pisah," tegasnya lagi.
Terkait lambatnya beberapa proyek, Imam juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang tidak ideal. Bahkan, pemerintah kota disebut masih memiliki beban utang hingga Rp452 miliar.
"Ya otomatis tersendat karena anggaran. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tinggal bagaimana kita mendorong agar program yang sudah direncanakan itu bisa segera jalan," tambahnya.
Baca juga: Asap Pabrik Bikin Warga Sesak, DPRD Surabaya Ultimatum PT. SJL
Politisi Dari Partai PPP ini pun mengajak RT, RW, dan LPMK untuk terus aktif mengawal dan mengajukan kebutuhan wilayahnya agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan.
"Kalau perlu, kita hearing-kan di dewan. Tapi sebelum itu, koordinasi dulu dengan camat dan dinas teknis supaya program cepat dieksekusi," pungkasnya. (Rda)
Editor : rudi