SURABAYA – Wali Kota Surabaya menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota. Ia menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN untuk menandatangani surat pernyataan siap dipecat apabila terbukti melakukan pungli dalam pelayanan publik.
Baca juga: Abdul Malik Bawa Spirit Kemanusiaan dalam Reses DPRD Surabaya
Instruksi keras ini muncul usai insiden memalukan di Kelurahan Kebraon, di mana seorang warga yang hendak mengurus Kartu Keluarga (KK) justru dimintai uang oleh oknum kelurahan setempat. Kejadian tersebut memicu kemarahan warga dan langsung ditindaklanjuti oleh Wali Kota.
“Tidak boleh ada lagi praktik pungli di Surabaya. Setiap pegawai harus siap dipecat jika melanggar. Saya ingin semua pelayanan kepada warga bersih dan transparan,” tegas Wali Kota Surabaya.
Langkah cepat dan tanpa kompromi ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya Abdul Malik, ia menyampaikan apresiasi atas respons Wali Kota yang dinilai cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat.
“Saya sangat mendukung sikap Wali Kota. Jangan sampai pelayanan publik terkesan diperlambat, dipersulit, atau bahkan dimonopoli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Malik pada Warta Artik.id Senin (08/09).
Menurutnya, Wali Kota telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan warga. Namun ia menyayangkan, masih ada jajaran di bawah yang tidak menjalankan arahan tersebut dengan semestinya.
Baca juga: Abdul Malik Dukung SE Wali Kota Surabaya, Hormati Bendera Pusaka, Jaga Marwah Bangsa
Tidak hanya soal pungli, Abdul Malik juga menyoroti aspek lain yang tak kalah penting: akses pelayanan kesehatan.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, meskipun infrastruktur kesehatan di Surabaya tergolong lengkap, namun kemudahan dalam mengakses layanan di Puskesmas maupun rumah sakit masih perlu ditingkatkan.
“Warga jangan sampai kebingungan atau bolak-balik hanya karena persoalan administrasi. Sistem rujukan harus dipermudah, dan layanan harus ramah serta cepat,” tuturnya.
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Surabaya itu berharap ke depan ada reformasi sistem pelayanan kesehatan yang lebih proaktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa mengakses layanan berbasis teknologi.
Baca juga: Abdul Malik Nilai "Kamis Mlipis" Langkah Strategis Revitalisasi Budaya Lewat Dunia Pendidikan
“Fasilitas kesehatan itu bukan hanya soal gedung megah, tapi soal bagaimana warga merasa dilayani dengan cepat, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya tersembunyi,” tegasnya.
Dengan langkah tegas antipungli dan dorongan untuk perbaikan sistem kesehatan, Surabaya diharapkan semakin kokoh sebagai kota yang berpihak pada warganya.
"Keteladanan pimpinan daerah serta pengawasan dari legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan humanis," Pungkas Abdul Malik. (Rda)
Editor : rudi