SURABAYA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk asal Indonesia yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, Trump menyatakan Indonesia dapat dibebaskan dari tarif tersebut jika perusahaan-perusahaan Indonesia bersedia membangun pabrik dan memproduksi produknya di Amerika Serikat.
“Tidak akan ada tarif jika Indonesia atau perusahaan dari negara Anda memutuskan untuk membangun pabrik dan memproduksi produk di Amerika Serikat,” kata Trump dalam surat resmi berkop Gedung Putih yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga: Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk Negara dalam Keanggotaan BRICS
Trump menambahkan, segala proses perizinan akan dipercepat secara profesional, bahkan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan minggu. Namun, Trump juga memperingatkan bahwa jika Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif terhadap produk asal Amerika Serikat, maka tarif balasan dari AS akan dinaikkan dengan besaran yang setara.
Menurut Trump, tarif 32 persen tersebut masih tergolong kecil dibandingkan kebutuhan AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia. Data dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menunjukkan Amerika mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar US$17,9 miliar pada 2024.
Trump menyatakan tarif ini diperlukan untuk memperbaiki defisit yang telah terjadi selama bertahun-tahun akibat hambatan tarif, hambatan non-tarif, dan berbagai pembatasan perdagangan lainnya dari pihak Indonesia.
“Defisit ini menjadi ancaman besar bagi perekonomian kami, bahkan berdampak pada keamanan nasional,” tegas Trump.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan tarif ini masih dapat berubah seiring perkembangan hubungan antara AS dan Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah berangkat menuju Washington D.C. untuk mendiskusikan kebijakan tarif ini dengan pemerintah AS.
Baca juga: Indonesia Dorong Perdagangan Terbuka dalam Spring Meetings IMF-Bank Dunia 2025
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Airlangga langsung bertolak ke Washington dari Rio de Janeiro setelah menghadiri KTT BRICS di Brasil pada 7 Juli 2025.
“Tim negosiasi kita sudah berada di Washington D.C. dan Pak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju D.C. untuk melanjutkan diskusi terkait kebijakan tarif ini,” kata Hasan dalam konferensi pers di Jakarta pada 8 Juli 2025.
Hasan menjelaskan bahwa detail teknis terkait proses negosiasi akan disampaikan langsung oleh Airlangga. Namun, ia menyebutkan bahwa surat Trump yang menetapkan tarif mulai 1 Agustus 2025 justru membuka ruang negosiasi lebih panjang.
Sebelumnya, Trump memberikan tenggat waktu 90 hari yang berakhir pada 9 Juli 2025 untuk penerapan tarif terhadap Indonesia.
Di sisi lain, Airlangga Hartarto, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Selasa (8/7) menyatakan bahwa perusahaan energi nasional, PT Pertamina, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Amerika Serikat untuk pembelian LPG, bensin, dan minyak mentah.
“Selain itu, Grup FKS dan Sorini Agro Asia Corporindo juga telah menandatangani perjanjian pembelian jagung dengan Cargill,” ungkap Airlangga. (red)
Editor : Fudai