SURABAYA - Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila, Acara tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota dan anggota DPRD Surabaya.
Baca juga: Komisi A DPRD Surabaya Evaluasi Izin Panti Pijat dan Spa ya
SK pengangkatan kali ini tidak hanya diberikan dalam bentuk fisik, tetapi juga digital guna memudahkan akses dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Para penerima SK merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang telah menunggu lebih dari 15 tahun untuk bisa diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memberikan apresiasi terhadap perjuangan para tenaga honorer. Ia berharap momentum ini dapat menjadi titik awal peningkatan kualitas dan produktivitas kerja para pegawai pada warta Artik.id senin (28/4).
“Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” tegas Yona usai menghadiri acara.
Legislator dari partai Gerindra itu menilai perjuangan panjang para tenaga honorer mencerminkan dedikasi dan kesabaran luar biasa. Oleh sebab itu, status baru sebagai PPPK harus menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih profesional dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Surabaya.
“Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,” imbuh politisi Gerindra tersebut.
Yona juga mengingatkan bahwa PPPK memiliki tanggung jawab besar sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komisi A DPRD Surabaya, lanjutnya, akan terus mengawasi kinerja PPPK agar sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
Ia mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD Kota Surabaya, terutama dalam implementasi program-program kerakyatan.
Baca juga: Yona bagus widyatmoko sebut Penghapusan anggaran pengadaan CCTV kota surabaya dinilai SALAH JALAN.
“Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” tutup Yona Bagus. (Rda)
Editor : rudi