SURABAYA - wakil ketua Komisi C DPRD kota surabaya, Aning rahmawati mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah data yang beredar di media sosial.
"penting untuk selalu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diterima, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,"tuturnya pada warta artik.id, Selasa (21/01/25).
Baca juga: Aset Ada, Terobosan Minim: Membaca Nasib Wisata Surabaya di Ujung Tahun 2025
Aning menjelaskan, terkait dengan isu koordinat titik HGB yang viral di Surabaya, pihaknya telah melakukan pengecekan menggunakan aplikasi Bumi ATR. Hasilnya, tidak ditemukan adanya alas hak atau HGB di lokasi yang disebutkan.
"Berita viral yang menyebutkan koordinat HGB dengan angka 600, 500, dan 665, Kami sudah melakukan pengecekan terkait koordinat tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada HGB di titik tersebut," tambah Aning.
Ia menghimbau Masyarakat tidak perlu resah, karena hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada HGB di lokasi yang viral tersebut. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi.
Baca juga: Alarm Serius Bagi Surabaya, DPRD Tekankan Pencegahan Kriminalitas Anak
Selain itu, terkait dengan Program Strategis Nasional (PSN), Aning mengungkapkan bahwa Komisi C DPRD Kota Surabaya telah MENOLAK beberapa langkah terkait PSN dan mendesak evaluasi lebih lanjut. "Kami sudah meminta agar dilakukan evaluasi, baik di tingkat provinsi maupun pusat," ungkapnya.
"Dukungan terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai perlunya evaluasi terhadap PSN juga terus disuarakan karena banyak konflik terkait PSN yang terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Surabaya," pungkasnya.
Baca juga: DPRD Apresiasi Kebijakan Perayaan Tahun Baru 2026 yang Lebih Aman dan Humanis
Seiring dengan itu, warga pesisir yang mengajukan audiensi di DPRD Kota Surabaya juga sedang berupaya agar PSN dievaluasi lebih lanjut di tingkat pusat. (Rda)
Editor : rudi