Artik.id - Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memperluas jangkauan layanan literasi di Jawa Timur. Penguatan perpustakaan dinilai perlu menyentuh aspek akses dan kualitas pelayanan, bukan hanya pembangunan fasilitas maupun penambahan koleksi buku.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi X melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi di Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perpustakaan harus mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi dan derasnya informasi membuat perpustakaan perlu mengambil peran sebagai ruang pembelajaran yang membantu masyarakat memahami informasi secara kritis.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," ujar Adela.
Menurut dia, penguatan literasi tidak dapat dibebankan kepada pengelola perpustakaan semata. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, hingga penerbit perlu membangun kolaborasi untuk memperkuat ekosistem literasi.
Adela menilai ketersediaan buku bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kapasitas tenaga perpustakaan, mutu layanan, kemudahan masyarakat memperoleh akses, serta kesinambungan program juga perlu menjadi perhatian.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Data yang tercantum dalam TOR kunjungan kerja menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur mencapai 77,15 pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional.
Namun, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 berada di angka 56,29.
Menurut Adela, capaian kedua indikator itu perlu menjadi bahan evaluasi. Minat membaca yang tinggi harus dibarengi kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," tuturnya.
Selain kualitas, Komisi X memberi perhatian pada persoalan pemerataan. Layanan perpustakaan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang berada di desa, wilayah pesisir, kawasan 3T, maupun kelompok yang selama ini menghadapi hambatan akses.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X menggali berbagai kendala yang dihadapi perpustakaan daerah. Persoalan anggaran, sarana-prasarana, ketersediaan koleksi, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, serta jangkauan layanan menjadi bagian yang dibahas.
Berbagai temuan di lapangan akan menjadi masukan bagi Komisi X DPR dalam mendorong kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," kata Adela.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi sehingga program literasi dapat berjalan berkesinambungan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela.
Editor : Fudai
