SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai bentuk komitmen tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas BPS di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (17/6/2026) malam.
Kehadiran wali kota sebagai responden diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar mendukung proses pendataan yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program bantuan pemerintah.
Tiga petugas sensus mendatangi rumah dinas wali kota untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data. Proses tersebut turut didampingi Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.
Eri menjelaskan, sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga, tetapi juga berbagai informasi terkait aset dan kondisi ekonomi yang dimiliki masyarakat.
"Alhamdulillah malam hari ini ada sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Jadi, petugas sensus menanyakan apa yang ada di dalam rumah, salah satu contohnya," kata Eri Cahyadi.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil ekonomi. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dan bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran.
"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil tertentu, misalnya desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.
Eri menilai pembaruan data secara berkala menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Meski sebagian masyarakat merasa sering didata, proses tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki data terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga.
Ia mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, akurasi data akan berdampak besar terhadap efektivitas berbagai program pemerintah.
"Karena itu hari ini saya berterima kasih kepada BPS yang sudah melakukan sensus ekonomi kepada saya pribadi dan keluarga saya," tuturnya.
Wali Kota Surabaya juga mengajak warga untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur. Ia menegaskan bahwa data yang diperoleh akan membantu pemerintah memantau perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.
"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya mohon kepada warga Surabaya agar ketika teman-teman BPS datang melakukan sensus ekonomi, mohon dijawab dengan baik. Agar pergerakan ekonomi Kota Surabaya dapat diketahui dan penyaluran bantuan semakin transparan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha di Kota Pahlawan, mulai dari perusahaan besar hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran sensus. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan kegiatan.
"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, sekitar 13.000 usaha menengah, serta kurang lebih 490.000 UMKM," ujar Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya mengerahkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas lapangan. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Arrief menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Program ini berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih berfokus pada aspek sosial.
"Kalau DTSEN kemarin Surabaya menjadi pilot project. Sedangkan sensus ekonomi dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dilakukan setiap 10 tahun sekali," jelasnya.
Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Surabaya telah mendata sekitar 800 perusahaan besar, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan berskala besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan sensus door to door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 unit usaha.
"Untuk usaha besar sudah sekitar 800 perusahaan. Sedangkan yang door to door dalam dua hari ini kurang lebih sudah mencapai 8.000 usaha," ungkap Arrief.
Meski demikian, BPS masih menghadapi tantangan berupa kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering menjadi objek pendataan. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah respondent burden.
Namun, Arrief optimistis target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya.
"Ada beberapa yang mungkin menolak karena respondent burden atau merasa bosan didata terus. Tetapi dengan pendekatan yang baik dan dukungan dari Pemkot Surabaya, kami optimistis seluruh data dapat diperoleh sesuai target," pungkasnya. (red)
Editor : fuday
