SURABAYA – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, mengkritik sistem pendataan desil kemiskinan yang dinilai masih belum tepat sasaran. Menurutnya, ketidaktepatan data tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan pemerintah.
Arjuna menilai indikator penetapan desil saat ini belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan, perubahan status desil justru dikeluhkan warga karena berdampak pada akses terhadap sejumlah program bantuan sosial dan layanan dasar.
Baca juga: QRIS Parkir Disebut Bisa Masuk ke Jukir Lain, DPRD Surabaya Minta Sistem Dibenahi
“Kemanfaatan desil ini sebenarnya untuk siapa? Kalau saya lihat, kemanfaatannya untuk masyarakat itu belum ada, malah cenderung merugikan,” tutur Arjuna saat menyampaikan keluhan warga di hearing komisi D Rabu (02/09).
Ia mengatakan, sejumlah warga mengeluhkan kenaikan status desil yang kemudian berdampak terhadap akses jaminan kesehatan maupun bantuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemutakhiran data tidak justru membuat masyarakat kurang mampu kehilangan hak atas layanan yang sebelumnya diterima.
Salah satu persoalan yang disoroti Arjuna berkaitan dengan kepesertaan BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran. Ia menyebut terdapat warga yang melaporkan kepesertaannya terblokir setelah mengalami perubahan status desil.
“Sejumlah warga melaporkan kepesertaan BPJS PBI mereka diblokir karena status desil naik, sehingga kesulitan mendapat akses pengobatan mendesak,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, perubahan data desil juga disebut berdampak pada akses beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Arjuna menilai pencabutan atau terhambatnya bantuan pendidikan dapat menambah beban keluarga yang kondisi ekonominya masih terbatas.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi dan perbaikan data. Menurut Arjuna, pengajuan perubahan atau penurunan desil yang dilakukan masyarakat sejak awal tahun masih membutuhkan waktu cukup lama sehingga belum memberikan kepastian.
Baca juga: Josiah Michael Usulkan Parkir Tepi Jalan Surabaya Gratis, Ini Alasannya..!!
“Proses verifikasi lambat. Pengajuan perbaikan atau penurunan desil yang dilakukan sejak awal tahun dinilai memakan waktu lama dan belum memberikan kepastian,” katanya.
Arjuna kemudian mencontohkan kondisi seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengemudi ojek online dan mengalami masalah kesehatan pada bagian kaki. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, warga tersebut masih menghadapi persoalan status desil yang belum kunjung berubah sehingga menyulitkan akses terhadap bantuan.
Beruntung, lanjut Arjuna, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan solusi sementara melalui program Universal Health Coverage (UHC) dengan penerbitan surat keterangan sehingga warga tersebut tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
Baca juga: Data Desil Bersifat Dinamis, DPRD Surabaya Dorong Warga Aktif Sampaikan Sanggahan
Atas berbagai persoalan tersebut, Arjuna mempertanyakan efektivitas proses pendataan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat daerah. Ia menilai diperlukan evaluasi menyeluruh agar data desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Data harus benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan pemerintah karena persoalan data,” tegasnya.
Arjuna mendorong seluruh pihak terkait melakukan evaluasi dan mempercepat proses pemutakhiran data. Menurutnya, akurasi data menjadi hal penting agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.(rda(
Editor : rudi