SURABAYA – Kota Surabaya resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Melalui sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), proses verifikasi calon penerima bantuan sosial yang sebelumnya memakan waktu hingga tiga bulan kini dapat diselesaikan hanya dalam 15 hingga 45 menit.
Uji coba aplikasi Perlinsos Digital berlangsung di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Jumat (12/6/2026). Program ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik untuk memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Baca juga: Proyek Gorong-gorong Telan Korban Jiwa, Faris Abidin Warning Keras Pemkot Surabaya
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan Surabaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota yang ditunjuk dalam tahap uji coba nasional digitalisasi perlindungan sosial.
Menurut Robben, sistem lama memiliki rantai birokrasi yang panjang karena usulan penerima bantuan harus melalui tahapan RT, RW, kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, hingga kementerian sebelum diproses bersama Badan Pusat Statistik.
“Proses tersebut bisa memakan waktu sampai tiga bulan. Dengan sistem digital berbasis AI, analisis kelayakan penerima bantuan dapat dilakukan hanya dalam waktu 15 hingga 45 menit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi digital ini dilakukan setelah adanya temuan mengenai masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial akibat faktor subjektivitas di lapangan.
Melalui aplikasi Perlinsos Digital, penentuan kelayakan dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang terintegrasi. Dengan mekanisme tersebut, peluang munculnya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria diharapkan dapat diminimalkan.
Robben menegaskan, digitalisasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
“Data kemiskinan sangat dinamis. Kondisi kesejahteraan seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu negara membutuhkan sistem yang mampu merespons perubahan tersebut secara cepat dan akurat,” katanya.
Kementerian Sosial menargetkan proses sosialisasi dan uji coba selesai sepanjang 2026. Jika berjalan sesuai rencana, aplikasi Perlinsos Digital akan diterapkan secara nasional mulai 2027.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya sebatas memindahkan proses manual ke aplikasi digital.
Baca juga: Pemkot Surabaya Cek Timbangan Pedagang dan Beri Layanan Kalibrasi Gratis
Menurutnya, program ini merupakan langkah besar dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Komdigi berperan mengintegrasikan berbagai sumber data dari kementerian dan lembaga untuk mendukung proses verifikasi penerima bantuan. Data tersebut berasal dari Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, Korlantas Polri, BPJS, hingga sejumlah instansi lainnya.
“Proses pendaftaran warga hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua menit. Adapun durasi 15 sampai 45 menit sudah termasuk jika terdapat proses sanggah dari masyarakat,” ujar Fifi.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial telah menyiapkan lebih dari 12 ribu agen pendamping untuk membantu masyarakat mengakses sistem baru tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan Surabaya menjadi salah satu wilayah perluasan pilot project yang ditetapkan pemerintah pusat. Sebelum diterapkan di Kelurahan Pakis, pelatihan dan simulasi penggunaan aplikasi telah dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng.
“Aplikasi ini terus diuji setiap hari. Warga yang memiliki perangkat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki ponsel, agen pendamping akan membantu proses registrasi,” kata Antiek.
Baca juga: GMNI Surabaya Latih Kader Jadi Jurnalis yang Berani di Era Media Sosial Makin Brutal
Ia menjelaskan, sistem Perlinsos Digital telah terhubung dengan berbagai basis data nasional, termasuk Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional, hingga data pelanggan PLN.
Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara cepat dan objektif tanpa harus melalui survei manual yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.
Hingga pertengahan Juni 2026, Dinas Sosial Surabaya mencatat sekitar 300 hingga 400 data warga telah masuk dalam sistem uji coba. Evaluasi dilakukan setiap hari bersama kementerian terkait untuk mengidentifikasi kendala teknis sebelum aplikasi diterapkan secara luas.
Antiek menambahkan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi syarat utama untuk mengakses aplikasi Perlinsos Digital. Karena itu, para agen pendamping juga bertugas membantu masyarakat melakukan aktivasi IKD sekaligus proses pendaftaran ke dalam sistem.
Dengan dukungan teknologi AI dan integrasi data nasional, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih cepat, transparan, serta benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. (red)
Editor : fuday