SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa layanan Hotline Cak Eri menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap keluhan warga. Melalui layanan tersebut, Pemkot Surabaya ingin memastikan setiap aduan masyarakat dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan cepat hingga tingkat RW.
Menurut Eri, Hotline Cak Eri bukan sekadar saluran pengaduan masyarakat. Layanan itu juga difungsikan sebagai sistem pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja aparatur di lapangan.
Baca juga: CCTV yang Dipasang Dekat Kantor DKS Usai Aksi Seniman Dinilai sebagai Bentuk Represi
“Hotline Cak Eri ini adalah mengontrol Wargaku, mengontrol kinerjanya teman-teman yang ada di setiap RW,” ujar Eri, Senin (11/5).
Ia menjelaskan, layanan tersebut merupakan pengembangan dari program pengaduan “Wadul Cak Eri” yang sebelumnya sudah berjalan di Balai Kota Surabaya.
Dari pengalaman itu, Pemkot Surabaya kemudian memperkuat sistem pelayanan agar tidak bergantung pada sosok wali kota semata, melainkan berjalan secara terintegrasi melalui perangkat daerah dan aparatur wilayah.
“Karena kita sudah menyiapkan satu ASN satu RW, setelah itu kita ada Kampung Pancasila, ada Wargaku, maka laporan-laporan itu akan kita kontrol dengan Hotline Cak Eri,” katanya.
Eri menilai pelayanan publik yang baik harus dibangun melalui sistem yang cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Setiap hari, kata dia, terdapat sekitar 300 hingga 350 laporan masyarakat yang masuk melalui Hotline Cak Eri. Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai fasilitas umum, lingkungan, administrasi, hingga pelayanan wilayah.
Tingginya jumlah laporan itu disebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan pengaduan yang terbuka dan mudah diakses.
Baca juga: Ajeng Wira Wati Ingatkan Tujuan Besar MBG Tak Boleh Tercoreng Kelalaian
“Satu hari itu bisa sampai 300 sampai 350 dan responsnya masyarakat begitu luar biasa,” ujarnya.
Di Balai Kota Surabaya, sistem pemantauan laporan warga kini juga berjalan lebih aktif. Setiap laporan yang masuk langsung dipantau progres penanganannya oleh perangkat daerah terkait.
Eri menegaskan seluruh aduan masyarakat harus mendapat respons cepat dari jajaran pemerintahan. Pemkot Surabaya bahkan menetapkan target penanganan awal maksimal 1x24 jam.
“Jika tidak bisa dilakukan 1x24 jam maka harus ada tanggalnya tanggal berapa,” katanya.
Baca juga: Festival Rujak Uleg 2026 Surabaya Diserbu Ribuan Warga, Tema Piala Dunia Jadi Sorotan Utama
Menurutnya, sistem tersebut sekaligus menjadi alat evaluasi terhadap kinerja ASN dan perangkat wilayah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Eri menambahkan, pemerintahan modern tidak bisa hanya bergantung pada figur kepala daerah. Karena itu, sistem pelayanan harus dibangun agar tetap berjalan optimal meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kalau wali kota itu sendiri tanpa ada sistem yang berjalan maka itu tidak akan menjadi baik bagi pemerintahan,” tegasnya.
Ia berharap Hotline Cak Eri dapat memperkuat budaya pelayanan cepat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Surabaya. (ciz)
Editor : Fudai