SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bachtiar Rifai, memastikan proses pelantikan Ketua DPRD Surabaya yang baru segera digelar setelah Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi diterbitkan.
Baca juga: Budi Leksono Sambut Dirut Baru PDAM Surabaya, Dorong Pelayanan Air Minum Makin Prima
Ia mengungkapkan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD bergerak cepat merespons terbitnya SK tersebut. Bahkan, dalam waktu kurang dari tiga jam sejak penomoran surat diterima, pimpinan dan anggota Banmus langsung menggelar rapat dan menyepakati jadwal pelantikan.
“Alhamdulillah, tadi sekitar pukul 12.00, Banmus sudah mengagendakan pelantikan pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD yang baru. Insya Allah akan dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026, pukul 10.00 WIB,” ujar Bachtiar.
Pelantikan tersebut nantinya akan dilakukan dalam rapat paripurna, dengan menghadirkan pihak Pengadilan Negeri Surabaya yang dijadwalkan memimpin prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Cepat Demosi Lurah Tambak Wedi, Mengapa Dugaan Pungli Belum Terungkap?
Dalam rapat paripurna itu, DPRD Surabaya juga akan menggelar dua agenda penting. Pertama, pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD yang baru. Kedua, penetapan keputusan DPRD terkait penempatan anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Politisi Muda Gerindra Surabaya itu menambahkan, sebelumnya DPRD telah mengirimkan surat usulan kepada Gubernur melalui Wali Kota Surabaya sejak 28 April lalu. Setelah melalui proses administrasi, surat tersebut akhirnya mendapatkan nomor resmi pada pagi hari dan langsung ditindaklanjuti.
“Begitu surat bernomor turun, kami langsung bergerak cepat. Teman-teman Banmus sepakat, sehingga jadwal pelantikan bisa segera ditetapkan,” jelasnya.
Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Serukan Gerakan Kibarkan Merah Putih Sambut HUT ke-81 RI
Terkait komposisi AKD, termasuk posisi yang akan ditempati oleh Ketua DPRD terpilih, Bachtiar menyebut masih menunggu keputusan resmi dari fraksi terkait, khususnya dari PDI Perjuangan.
“Untuk penempatan di komisi atau AKD lainnya, nanti menunggu keputusan dari fraksi. Yang jelas, prosesnya akan disampaikan secara resmi dalam paripurna,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi