SURABAYA – Polemik dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Ketua LPMK Manukan Wetan yang viral di media sosial memantik respons tegas dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Legislator yang akrab disapa Cak YeBe itu meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan guna mencegah preseden buruk di tengah masyarakat.
Baca juga: Jalan Licin dan Rawan Celaka,DPRD Surabaya Minta Kelurahan Aktif Awasi Proyek Kabel Optik
Cak YeBe mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Camat Tandes untuk memastikan langkah evaluasi segera dilakukan. “Barusan saya telepon Pak Febri, Camat Tandes, dan saya minta yang bersangkutan dievaluasi agar tidak lagi diposisikan sebagai Ketua LPMK. Pak Camat siap menindaklanjuti,” tuturnya, pada Warta Artik.id Kamis (26/2).
Menurutnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi warga dan pemerintah. Karena itu, setiap pengurus dituntut menjaga integritas serta menjunjung tinggi etika kelembagaan.
Ia menegaskan, dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun. Jika terbukti, evaluasi bahkan pencopotan jabatan dinilai sebagai langkah yang wajar demi menjaga marwah lembaga kemasyarakatan.
Baca juga: Cak Huri Sebut Beasiswa Anak Usia Dini Fondasi Generasi Emas Surabaya
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi ini penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,”imbuhnya.
Lebih jauh, Cak YeBe mengimbau seluruh LPMK se-Kota Surabaya untuk tetap berpegang pada aturan serta tidak memanfaatkan momentum apa pun demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saya mengimbau seluruh LPMK di Surabaya agar menjaga etika dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai ada praktik yang bisa merusak citra lembaga,” katanya.
Baca juga: Gerak Cepat PDI Perjuangan Surabaya Kawal Pemulihan Anak Korban Kekerasan
Cak YeBe berharap kasus ini menjadi pelajaran bersama.LPMK harus menjadi teladan dalam tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi