SURABAYA - Komitmen penguatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya mendapat dukungan dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Zuhrotul Mar'ah, program strategis yang telah menjangkau lebih dari 200 ribu penerima manfaat tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan harus mengedepankan kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran.
Baca juga: Cak Yebe Dorong Libatkan 1.360 RW dan 9.149 RT Percepat Akurasi Pendataan DTSEN
Langkah Pemerintah Kota Surabaya melalui monitoring dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan bentuk keseriusan dalam menjaga tata kelola program.
Dr.zuhro menilai, pengawasan berkala sangat penting untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berkaitan langsung dengan kesehatan generasi penerus. Karena itu, standar keamanan pangan, kebersihan dapur, hingga kualitas bahan baku harus benar-benar terjamin. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” tegasnya pada Warta Artik.id Minggu (22/02).
Srikandi Politisi PAN Surabaya itu juga menyoroti pentingnya percepatan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang belum mengantongi izin tersebut. "Sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi indikator proses pengolahan dan distribusi makanan telah memenuhi standar kesehatan yang berlaku,"tuturnya.
Baca juga: Arif Fathoni: Kebebasan Berpendapat Anak Kandung Reformasi, Kritik Publik Sumber Energi Perubahan
Selain aspek higienitas, Dr.Zuhro menekankan perlunya penguatan sistem pendataan penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran. Ia mendorong adanya integrasi data yang akurat serta evaluasi berkala untuk meminimalisir potensi tumpang tindih maupun kekeliruan distribusi.
Lebih jauh, ia mengingatkan, keberhasilan MBG tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, tenaga gizi, pengelola yayasan, hingga pengawas lapangan harus berjalan solid dan terkoordinasi. Kesiapan sumber daya manusia, pengawasan distribusi, serta transparansi anggaran menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan program.
Baca juga: Kursi Ketua DPRD Surabaya Kosong, Semua Anggota Fraksi PDIP Berpeluang Sama Seru Cak Ji
Sebagai mitra pengawas, Komisi D DPRD Surabaya, lanjut Dr.Zuhro akan terus menjalankan fungsi kontrol secara aktif. Ia memastikan DPRD tidak hanya mendukung dari sisi kebijakan, tetapi juga melakukan pengawalan agar pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai regulasi.
“Program MBG harus menjadi role model tata kelola program sosial yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jika dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Surabaya di masa depan,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi