SURABAYA – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji tak luput dari sorotan. Kritik, catatan, hingga evaluasi mengemuka. Namun di tengah berbagai pandangan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai roda pemerintahan masih berjalan di jalur yang tepat.
Meski begitu, ia mengingatkan, pekerjaan rumah terbesar justru ada pada kinerja birokrasi, terutama koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Rumah Radio Bung Tomo Raib Tinggal Cerita, DPRD Surabaya Selidiki Kronologinya
Hal itu disampaikan Arif Fathoni yang akrab disapa Mas Toni,saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) evaluasi Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji bersama Forum Wartawan (Forwan) Surabaya di Hotel Aria Centra, Kamis (5/2/2026). Diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Surabaya Irvan Wahyudrajad serta sejumlah anggota DPRD.
Pandangan politisi Muda Golkar itu, gaya kepemimpinan Eri Cahyadi memiliki karakter kuat: teknokratik, detail, dan terukur.
“Gaya kepemimpinan Mas Wali ini teknokratik banget. Detail dalam perencanaan. Geniusitas berpikirnya terlihat, bagaimana kota ini benar-benar ingin dibawa maju,” tutur Mas Toni.
Ia Menyebut Arah pembangunan Surabaya sudah tergambar jelas dalam dokumen perencanaan. Sayangnya, tidak semua lini birokrasi mampu bergerak secepat visi sang wali kota.
Mas Toni menilai hambatan terbesar justru muncul saat kebijakan harus dieksekusi lintas dinas.
“Seringkali gerakannya lambat, khususnya yang menyangkut lintas OPD. Padahal kita hidup di era birokrasi melayani, bukan birokrasi dilayani,” tegasnya.
Ia menekankan, tanpa koordinasi yang solid, program yang sudah dirancang rapi dalam RPJMD berpotensi tidak maksimal saat implementasi.
"penguatan sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar visi besar pembangunan kota tidak berhenti di atas kertas,"tambahnya.
Baca juga: Taman Kota Jadi Etalase Iklan, Kebijakan Baru Reklame Kota Surabaya Tuai Tanda Tanya??
Menanggapi pertanyaan wartawan soal relasi politik DPRD dengan Pemkot Surabaya yang dinilai terlalu “adem”, Fathoni menepis anggapan bahwa fungsi pengawasan melemah.
Ia menjawab kritik tetap ada,hanya saja caranya lebih konstruktif.
“Pemerintahan yang tidak diingatkan itu potent to corrupt. Cara mengingatkannya mungkin berbeda, tapi nalar kritis harus tetap terbangun,” katanya.
Menurutnya,Tidak semua kritik harus disampaikan di ruang publik. Dialog langsung dinilai lebih efektif agar solusi bisa cepat ditemukan.
Mas Toni juga menyoroti derasnya kritik masyarakat di media sosial. Baginya, itu adalah konsekuensi logis di era keterbukaan informasi.
Baca juga: Buleks : Pasar Murah Pemkot Surabaya Jadi Solusi Stabilitas Harga Sembako Jelang Hari Raya
“Hari ini bukan hanya wali kota yang disorot. Siapa pun yang muncul di media pasti direspons netizen. Tinggal mau dilayani atau diabaikan,” ujarnya.
Karena itu, pejabat publik dituntut adaptif, mampu berdialog dengan masyarakat digital, generasi muda, hingga kelompok perempuan sebagai bagian dari komunikasi politik modern.
Lebih jauh, Fathoni mengingatkan posisi strategis Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur sekaligus “laboratorium kebhinekaan” nasional. Dinamika sosial-politik di kota ini sangat cepat dan sensitif.
Namun ia bersyukur, berbagai potensi gesekan yang sempat muncul dapat diredam melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Alhamdulillah hari ini Surabaya kembali kondusif dan siap menyongsong peran strategis sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028,” pungkasnya.(rda)
Editor : rudi