SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Enny Minarsih, Menilai kemudahan perizinan usaha menjadi kunci utama dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Melalui program Pesona Buaya, ia melihat hadirnya solusi nyata bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selama ini tersandung kerumitan administrasi.
Baca juga: Cak YeBe : KNG Mobile Bukti Reformasi Layanan Publik, Ringkas Antrian Adminduk di Surabaya
Enny menyebut, legalitas usaha bukan sekadar formalitas, melainkan pintu pembuka bagi pelaku UMK untuk naik kelas. Dengan izin yang jelas, pelaku usaha memiliki akses lebih luas terhadap pembinaan, permodalan, hingga pengembangan pasar.
“Banyak warga sebenarnya siap berusaha secara tertib, namun terhambat karena tidak memahami alur perizinan. Pesona Buaya menjawab persoalan itu dengan cara yang sederhana dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tuturnya pada Warta Artik.id, Kamis (08/01/26).
Srikandi Politisi PKS Surabaya itu menjelaskan, Pesona Buaya merupakan program pendampingan perizinan yang lahir dari sinergi Komisi B DPRD Surabaya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Program ini dijalankan dengan pendekatan jemput bola, menyasar langsung lingkungan warga, sentra UMK, hingga balai RW.
Menurut Enny, Pesona Buaya tidak dirancang sebagai agenda seremonial belaka. Sejak diluncurkan pada 2023, program ini disiapkan untuk menjawab tantangan pelaku UMK pascapenerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang masih dianggap rumit oleh sebagian masyarakat.
“Pelayanan kini tidak lagi menunggu warga datang ke kantor. Petugas hadir langsung mendampingi, dari awal pengurusan hingga izin terbit. Pendekatan ini jauh lebih humanis dan efektif,” terangnya.
Baca juga: Surabaya Kota Laboratorium Kebinekaan,Arif Fathoni Ajak Ormas Rajut Komunikasi Berkelanjutan
Dalam setiap pelaksanaan Pesona Buaya, pelaku UMK mendapatkan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS sebagai dasar legalitas usaha. Selain itu, tersedia pula fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI, guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMK Surabaya.
Pendampingan juga diberikan secara khusus kepada pelaku usaha pangan, mulai dari pengurusan PIRT, label pengawasan UMK pangan bagi pelaku di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan PKL, hingga fasilitasi PSAT-PDUK untuk produk segar seperti sayuran dan hasil pertanian.
Baca juga: Cak YeBe : DPRD Jadi Ruang Konstitusional Warga Dan Ormas Cari Solusi Tanpa Gaduh
Tak hanya menyentuh sektor usaha, Pesona Buaya juga menjawab kebutuhan masyarakat umum melalui sosialisasi dan pendampingan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah tinggal serta Izin Pemakaian Tanah (IPT). Langkah ini memberi kepastian hukum atas bangunan dan lahan yang dimanfaatkan warga.
Enny berharap, jangkauan Pesona Buaya terus diperluas agar semakin banyak warga Surabaya merasakan manfaatnya.
“Kolaborasi DPRD dan Pemkot Surabaya ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan secara inklusif, dekat dengan warga, dan benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi rakyat,” pungkasnya. (rda)
Editor : rudi