SURABAYA – Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas lambannya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota Dewan.
Dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026 yang digelar Senin (13/10), Fraksi Gerindra menegaskan, Aspirasi rakyat bukan untuk diparkir, tapi untuk dijalankan.
Baca juga: Surabaya Bebas Prostitusi? Moroseneng Buktikan Sebaliknya
“Kami minta Pemkot tidak mengabaikan aspirasi rakyat, Pokir bukan sekadar catatan kosong, tapi cerminan jeritan warga yang harus dijawab dengan aksi nyata,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra dalam sidang yang juga dihadiri Wali Kota dan jajaran OPD.
Fraksi Gerindra menyoroti minimnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses. Mereka menilai, hal ini mencerminkan lemahnya komitmen eksekutif dalam menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe menambahkan, kegagalan merealisasikan Pokir sama saja dengan mengkhianati kepercayaan publik.
Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Kawasan Eks Lokalisasi Moroseneng, Yona Desak Tindakan Lebih Tegas
“Pokir bukan daftar harapan pribadi anggota dewan. Itu adalah amanah rakyat. Jika dibiarkan mandek, Pemkot patut dipertanyakan keberpihakannya,” tutur Cak YeBe.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra mendesak agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif tidak hanya berhenti di meja rapat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.
“Kami ingin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sinkron. Koordinasi yang konkret harus jadi komitmen bersama,” pungkasnya.
Baca juga: Lampu Hias Dicuri, Wajah Kota Lama Surabaya Dicederai, DPRD Surabaya Bereaksi
Mengakhiri Pandangannya, Fraksi Gerindra memperingatkan ketidaksinkronan antara Pokir dan pelaksanaan pembangunan bisa menjadi bom waktu ketidakpuasan publik.
Mereka mendesak Pemkot agar menjadikan Pokir sebagai prioritas, bukan pelengkap anggaran yang bisa diabaikan. (Rda)
Editor : rudi