JAKARTA - Ancaman gelombang demonstrasi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 untuk memprotes tunjangan anggota dewan tak membuat Ketua DPR RI, Puan Maharani gentar. Dengan tenang, ia menyatakan DPR siap menerima kehadiran massa aksi dan memastikan pintu parlemen terbuka lebar.
Pernyataan tersebut menjadi respons pertama pimpinan DPR terkait seruan demonstrasi yang ramai di media sosial, dipicu kontroversi tunjangan rumah bagi anggota dewan yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Baca juga: Eri Cahyadi: Pemkot Surabaya Bersama DPR RI Perjuangkan Hak Rakyat dari Sengketa Tanah Pertamina
Puan menegaskan, DPR tidak menutup diri dari kritik. Ia berjanji akan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Nanti kami akan lihat apa aspirasi masyarakat terkait hal itu. Insyaallah, teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima di sini,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/8/2025).
Menurut Puan, DPR memiliki mekanisme resmi untuk menampung suara publik melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Lembaga inilah yang akan menjadi saluran utama bagi warga menyampaikan keberatan maupun kritik.
Baca juga: Rumah Aspirasi Golkar Surabaya Diresmikan: Wadah Baru untuk Suara dan Harapan Rakyat
“Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keluhan atau keberatan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga mengajak demonstran untuk berdialog secara transparan. Ia menilai diskusi terbuka merupakan cara terbaik untuk meluruskan isu yang memicu polemik.
“Kita bisa berdiskusi secara terbuka mengenai hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum tersampaikan dengan jelas,” tambah Puan.
Baca juga: Komisi IX DPR RI Nilai Dapur MBG Polri Berjalan Sesuai Standar Tanpa Insiden, Layak Dicontoh
Gelombang protes ini muncul sebagai reaksi keras terhadap keputusan DPR yang mengubah skema fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Meski Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji, besarnya tunjangan dianggap publik tidak wajar dan menyinggung rasa keadilan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. (red)
Editor : Fudai