SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, Muhammad Faridz Afif, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat dalam kegiatan reses. Aduan warga meliputi kondisi pavingisasi yang rusak, jalan lingkungan yang belum dipaving, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga belum terpasangnya box culvert di sejumlah kawasan permukiman.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai ketidakakuratan penilaian desil dalam pendataan tingkat kesejahteraan warga. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Gus Afif Sapaan akrabnya mengatakan, berbagai keluhan yang disampaikan warga menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar di lingkungan permukiman yang perlu segera ditangani pemerintah kota.
Menurutnya, persoalan infrastruktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar tetap layak digunakan masyarakat.
“Masih banyak aduan masyarakat terkait pavingisasi, box culvert, dan PJU. Di kampung-kampung masih ditemukan box culvert yang belum terpasang, penerangan jalan yang perlu diperhatikan, serta pavingisasi yang belum dikerjakan atau kondisinya sudah rusak,” tutur Gus Afif Pada Warta Artik.id Kamis (08/10).
Ia mendorong Pemkot Surabaya segera menindaklanjuti berbagai aspirasi itu melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas pembangunan di setiap wilayah.
Pemerataan pembangunan lingkungan penting agar seluruh warga Kota Surabaya dapat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah. Infrastruktur yang memadai juga menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari akses jalan lingkungan hingga keamanan saat beraktivitas pada malam hari.
Karena itu, aspirasi yang masuk melalui kegiatan reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Di luar persoalan infrastruktur, Gus Afif juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga.
Dalam forum reses, sejumlah warga menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi rumah tangga dan kategori desil yang tercantum dalam data. Warga menilai terdapat keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi masuk kategori desil tinggi, sementara keluarga yang membutuhkan justru tercatat pada kategori desil rendah.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan proses pendataan dan penilaian kesejahteraan masyarakat. Padahal, data sosial ekonomi kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sasaran program bantuan pemerintah.
Gus Afif menilai, persoalan tersebut perlu dievaluasi agar pendataan masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Ia mendorong Pemkot Surabaya melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan unsur kewilayahan yang memahami kondisi warga secara langsung.
Apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, masyarakat yang membutuhkan berpotensi mengalami kesulitan mengakses bantuan. Sebaliknya, ketidaktepatan pendataan juga dapat menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.
"Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga perlu disertai verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga di lapangan,"tambahnya.
Ia menilai pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) perlu dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data kesejahteraan warga.Perangkat kewilayahan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga relatif memahami kondisi keluarga di lingkungannya, termasuk warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah.
Ia berpandangan, pengetahuan pengurus lingkungan dapat menjadi bahan penting untuk memeriksa kesesuaian data administrasi dengan keadaan sebenarnya.
“Yang lebih mengetahui kondisi warga di lingkungannya adalah RT, RW, dan LPMK. Mereka bisa melihat secara langsung mana warga yang mampu dan mana yang membutuhkan bantuan,” ungkapnya.
Meski demikian, keterlibatan pengurus lingkungan perlu disertai mekanisme verifikasi yang objektif dan transparan. Penilaian kondisi ekonomi warga tetap harus mengacu pada indikator yang jelas agar penentuan penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan perkiraan atau kedekatan personal.
Dengan demikian, masukan dari RT, RW, dan LPMK dapat menjadi bahan pembanding untuk memperbaiki kualitas pendataan, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penetapan kategori kesejahteraan.
Politisi Muda PKB Surabaya itu,berharap Pemkot Surabaya mengevaluasi persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan, validasi di tingkat wilayah, hingga pemanfaatan data dalam penyaluran program bantuan.
Baginya, pembangunan infrastruktur dan ketepatan pendataan kesejahteraan merupakan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, sedangkan data yang akurat menjadi dasar penting agar bantuan dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan.
"Melalui reses ini, berbagai aspirasi warga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik, mempercepat penanganan infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya. (rda)
Editor : rudi
