artik.id skyscraper
artik.id skyscraper

Sekolah Rakyat Banyuwangi Capai 75%, Ipuk Lapor ke Mensos

avatar fuday
  • URL berhasil dicopy
FOTO ist
FOTO ist

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ipuk memaparkan perkembangan program Sekolah Rakyat Banyuwangi serta implementasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang saat ini menjadi proyek percontohan nasional.

Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan program prioritas pemerintah pusat yang diuji coba di Banyuwangi sebagai daerah perintis.

Dalam laporannya kepada Mensos, Ipuk menyampaikan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, saat ini telah mencapai lebih dari 75 persen. 

Proyek tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

“Sekolah Rakyat saat ini masih berjalan sementara di dua lokasi, yaitu Balai Diklat Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Kecamatan Muncar,” kata Ipuk dalam paparannya.

Sekolah tersebut dibangun di atas lahan seluas 7 hektare milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan konsep pendidikan modern berstandar internasional.

Konsep Pendidikan Terintegrasi SD hingga SMA

Sekolah Rakyat Banyuwangi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa. Fasilitas yang dibangun juga dirancang lengkap untuk menunjang sistem pendidikan berasrama.

Setiap jenjang pendidikan akan memiliki gedung sekolah masing-masing setinggi dua lantai, dilengkapi asrama putra dan putri. Selain itu, tersedia pula rumah susun (rusun) untuk guru sebagai bagian dari sistem pendidikan terpadu.

Fasilitas penunjang lainnya mencakup gedung serbaguna, masjid, ruang ibadah, dapur umum, kantin terpisah untuk setiap jenjang pendidikan, serta guest house untuk tamu dan kegiatan akademik.

Fasilitas Lengkap dan Berstandar Internasional

Kawasan Sekolah Rakyat juga dilengkapi berbagai sarana olahraga dan pendukung aktivitas siswa. Di antaranya lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan jogging track.

Selain itu, tersedia fasilitas teknis seperti rumah genset, instalasi pengolahan limbah dapur, tempat pembuangan sementara (TPS), greenhouse, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, hingga area parkir dan gerbang utama kawasan pendidikan.

Menariknya, kawasan pendidikan ini juga bersebelahan dengan sirkuit BMX berstandar internasional di Muncar, yang membuka peluang pengembangan minat dan bakat olahraga ekstrem bagi siswa.

Ipuk bahkan mengusulkan agar kegiatan ekstrakurikuler BMX dimasukkan dalam kurikulum non-akademik Sekolah Rakyat. “Anak-anak nanti bisa diberi ekstrakurikuler BMX karena dekat dengan Sirkuit Muncar, agar bisa mencetak atlet muda berbakat,” ujarnya.

Mensos Apresiasi dan Dorong Replikasi Nasional

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan dan konsep pendidikan Sekolah Rakyat Banyuwangi. Ia menilai model ini berpotensi menjadi rujukan nasional dalam pengembangan pendidikan inklusif berbasis kawasan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga menyampaikan rencana untuk melakukan open house bersama wali murid siswa baru di Banyuwangi sebagai bagian dari transparansi dan sosialisasi program.

Banyuwangi Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Perlinsos

Selain sektor pendidikan, Ipuk juga memaparkan perkembangan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Banyuwangi. Daerah ini menjadi lokasi pertama pelaksanaan program digitalisasi distribusi bantuan sosial berbasis data terpadu.

Keberhasilan implementasi di Banyuwangi membuat program tersebut mulai direplikasi ke berbagai daerah lain di Indonesia. Pemerintah pusat saat ini tengah memperluas penerapan Perlinsos ke 42 kabupaten/kota sebagai bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial nasional.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, mengurangi potensi kesalahan data, serta mempercepat layanan kepada masyarakat penerima manfaat. (red)

Editor :