JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyoroti tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri. Ia menilai, hingga saat ini tidak ada laporan masalah terkait dapur MBG tersebut sehingga bisa dijadikan rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” ujar Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Baca Juga: PT SJL Diduga Langgar Izin, DPR RI Minta Operasional Dihentikan Sementara
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Polri saat ini mengelola sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak pernah ditemukan kasus keracunan maupun permasalahan lain.
“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 dapur MBG. Informasi yang saya peroleh, semuanya berjalan sesuai standar dan tidak pernah menimbulkan persoalan,” jelasnya.
Baca Juga: DPP Partai NasDem Resmi Nonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbach dari Kursi DPR RI
Irma juga menegaskan bahwa polemik soal siapa pemilik dapur MBG sebaiknya tidak dipersoalkan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah komitmen pihak pengelola dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dengan konsisten.
“Jangan dipolitisasi lagi. Bukan soal siapa yang memiliki, tetapi apakah mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah sering menerima kritik, jadi jangan menambah isu yang justru bisa merusak citra,” tegasnya. (red)
Baca Juga: Kontroversi Tunjangan DPR RI, Dasco Klarifikasi Rp50 Juta Dipakai Kontrak Rumah
Editor : Fudai
