SURABAYA | ARTIK.ID - Komisi C DPRD Surabaya mempertegas penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan akan dibangun di pesisir timur Kota Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, kepada wartawan pada Kamis (8/8).
Baca Juga: Budayawan Surabaya, Taufik Monyong Angkat Suara Soal PSN 72 Triliun Kenjeran
Penolakan itu bukan tidak beralasan, menurut Baktiono PSN tersebut tidak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya.
Baktiono menegaskan bahwa dalam pembahasan di Pansus DPRD Kota Surabaya, PSN tersebut tidak pernah dibahas atau disebutkan. Selain itu, dalam Perda RTRW pemerintah provinsi juga tidak terdapat informasi mengenai PSN reklamasi pulau buatan di Kenjeran.
"Tidak ada yang namanya reklamasi pulau buatan itu," tegas Baktiono.
Menurut Baktiono, jika prosedur PSN itu benar, seharusnya proyek tersebut tercantum dalam Perda RTRW atau setidaknya dibahas di Pansus DPRD Kota Surabaya.
"Saya sudah katakan sejak awal bahwa proyek strategis nasional harus melalui tahapan yang benar, salah satunya melalui kajian dari badan riset nasional," ujarnya.
Baca Juga: Komisi C DPRD Kota Surabaya Kompak, Ghoni dan Baktiono Tolak PSN Kenjeran Sebab Resahkan Nelayan
Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima kajian dari BRIN.
"Kami menolak PSN ini karena tidak ada kajian dari BRIN, sebab BRIN ini bentukan presiden yang harus dilalui," tuturnya.
Sebagai langkah penolakan, Baktiono mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan keberatan ini kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI.
"Kami sudah menyampaikan penolakan ini kepada rekan-rekan di DPRD Provinsi dan DPR RI," tambahnya.
Baca Juga: Jika PSN Harus Terjadi, Maka Sistem Drainase Surabaya Harus Ditata Ulang, Itu Kata Pakar dari ITS
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap PSN di Pantai Kenjeran itu. Dukungan tersebut disampaikan Eri Cahyadi setelah Paripurna di DPRD Kota Surabaya pada Kamis (1/8), lalu.
Eri Cahyadi mengakui bahwa implementasi PSN masih menjadi perdebatan, namun Dia menegaskan bahwa proyek ini merupakan kebijakan kementerian dan bukan ranah Pemerintah Kota Surabaya.
"Jika PSN ini benar-benar terlaksana, saya berharap masyarakat sekitar tidak tersingkirkan, melainkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Perlu dicatat bahwa PSN ini bukan program dari Wali Kota," pungkas Eri (red)
Editor : Fudai
