SAMPANG | ARTIK.ID - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sampang menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Senin (07/03/2022)
Dikonfirmasi, Rabu (08/03/2022) Korlap Aksi, Nadir Fatih mengatakan, aksi demo turun jalan tersebut untuk menyoroti banyaknya permasalahan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) atau bantuan program sembako sebesar Rp. 600.000 kepada Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: Dua Bocah SD Asal Madura Nekat ke Jakarta Naik Motor Berbekal Uang Rp 100 Ribu
Nadir Fatih mengatakan bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan diperkuat dengan hasil investigasi Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang. Bahwa selama proses penyaluran BPNT atau program sembako yang disalurkan melalui PT POS Indonesia di setiap Kecamatan, patut daiduga terjadi praktik pemaksaan, penggiringan kepada KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu.
Sebelumnya hal serupa juga telah ia sampailan dalam orasinya saat melakukan aksi, kemain. Dalam aksi itu Nadir Fatih meminta minsos RI segera turun tangan.
"Kami meminta kepada Menteri Sosial (Mensos) RI untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang karena di sini darurat mafia Bansos," teriak Nadir di depan Kantor Bupati, kemarin.
Selain itu, pendemo juga membacakan tuntutannya agar Pemkab melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menindak tegas oknum penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran Bansos, khususnya BPNT/sembako. Pemkab juga segera melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait sebagai upaya perbaikan.
Sayangnya, harapan pendemo untuk bisa menemui Bupati Sampang H.Slamet Junaidi ternyata gagal. Sehingga, massa kemudian bergeser ke gedung DPRD.
Baca juga: MTs Almas'udiyah Sampang Simulasi Pemilu Bareng IPNU
Di depan kantor wakil rakyat pendemo kembali membacakan tuntutan dan mendesak DPRD setempat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), guna menyelesaikan masalah Bantuan Sosial khususnya BPNT/sembako dan wajib melaporkan hasil temuannya secara transparan termasuk menindaklanjuti kepada pihak terkait.
Alhasil Wakil Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima keluar dari kantornya dan menemui para pendomo. Dengan tegas ia mengatakan mendukung aksi para mahasiswa. Bahkan, pihaknya berharap jika ada permasalahan tentang Bansos agar sekiranya diproses secara hukum.
"Kami mendukung aksi ini karena membantu kepentingan masyarakat," ujar Fauzan.
Baca juga: Dagangan Diangkut, PKL di Depan RSMZ Sampang Ricuh dengan Pol-PP
Politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, ia mengatakan, adanya dugaan menyalahgunakan bantuan non tunai ditukar dengan sembako kemudian harus membeli di warung yang ditunjuk, adalah bentuk kejahatan. Sebab, sesuai intruksi Kementrian Sosial RI, Dirjen Pangan Fakir Miskin bantuan tersebut, boleh dibelanjakan di mana saja.
Pantauan di lapangan, setelah ditemui wakil ketua DPRD Sampang, massa kemudian membubarkan diri dan meninggalkan gedung dewan dengan tertib.
(Anam)
Editor : Natasya