SURABAYA – Mimbar Bebas Cakra Muda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan mendesak agar kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dievaluasi secara menyeluruh.
koordinator dari Cakra Muda Indonesia, Aziz, mengatakan demonstrasi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kota yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.
Baca juga: Pahlawan Cup Rebut Trophy Reni Astuti 2026, Enny Minarsih Dorong Penguatan Kepemudaan Lewat Olahraga
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah maupun DPRD Surabaya, mulai dari penertiban pedagang kaki lima (PKL), nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga berbagai persoalan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.
"Kami datang langsung ke DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada wakil rakyat. Kami meminta agar dilakukan evaluasi total terhadap pemerintahan Kota Surabaya, khususnya kebijakan wali kota yang berdampak langsung terhadap masyarakat," ujarnya dalam orasi.
Aziz juga menyoroti kebijakan penertiban PKL yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat kecil.
"Pemkot seharusnya tidak hanya mengedepankan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian warga yang terdampak,"paparnya.
Selain persoalan PKL dan UMKM, massa aksi turut menyoroti kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Mereka mempertanyakan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek berskala besar yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan dan evaluasi lebih mendalam.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Diklaim Tembus 22 Persen, DPRD Surabaya Pertanyakan Dampaknya
Dalam orasinya juga, Aziz mengkritik peran DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia menilai DPRD belum maksimal dalam menyuarakan kegelisahan masyarakat serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
"DPRD seharusnya hadir dan berpihak kepada masyarakat kecil. Ketika masyarakat menghadapi persoalan dan terdampak kebijakan pemerintah, wakil rakyat harus berani menyampaikan kritik serta memperjuangkan kepentingan mereka," tegasnya.
Ia menyampaikan, momentum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan untuk kembali pada semangat perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat.
Baca juga: Bukan Hanya Penertiban, Budi Leksono Apresiasi Pemkot Fasilitasi Relokasi Warga Bibir Sungai Jepara
"Surabaya sebagai Kota Pahlawan memiliki sejarah panjang perjuangan rakyat. Karena itu, semangat tersebut semestinya diwujudkan melalui kebijakan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil dan warga yang rentan terdampak kebijakan,"katanya.
diakhir Orasinya,Aziz menegaskan,Cakra Muda Indonesia akan terus menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka berharap DPRD Kota Surabaya tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan pemerintah kota.
Melalui aksi tersebut, massa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, terutama terkait kebijakan penataan kota, penertiban PKL, perlindungan UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.(rda)
Editor : rudi