SURABAYA - Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, terkait maraknya penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai semakin menekan ekonomi masyarakat kecil.
Ia menilai, kebijakan penertiban yang dilakukan justru berdampak langsung pada warga pinggiran, khususnya para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil jualan ikan di pasar tumpah.
Baca juga: SK Gubernur Terbit, DPRD Surabaya Siap Lantik Ketua Baru Pekan Ini
Di tengah keterbatasan ekonomi, para nelayan kecil kini harus menghadapi tekanan ganda, kerasnya persaingan hidup dan penerapan peraturan daerah (perda) yang dianggap kurang berpihak. Buchori menegaskan, kondisi ini berpotensi mematikan denyut ekonomi rakyat kecil, menegakkan Perda Namun abai dengan perut rakyat jika tidak diimbangi dengan solusi yang konkret.
“Jangan sampai penegakan perda justru membuat ekonomi rakyat mati. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi keberlangsungan hidup warganya,” ujarnya pada Warta Artik.id Senin (04/05).
Baca juga: DPRD Surabaya Tersandera SK Gubernur, Pelantikan Ketua dalam Ketidakpastian
Politisi Senior PPP Surabaya itu mengingatkan, kebijakan yang tidak disertai pendekatan humanis dapat menimbulkan kesan ketidakhadiran pemerintah di tengah masyarakatnya sendiri. Bahkan, kepercayaan publik mulai dipertanyakan, terutama oleh kelompok rentan yang kini merasa berada di persimpangan antara aturan dan kebutuhan hidup.
Baca juga: Demokrat Surabaya Konsolidasi, Targetkan Satu Dapil Satu Kursi di Pemilu 2029
Buchori berharap Wali Kota Surabaya dapat turun tangan dengan kebijakan yang lebih bijak dan berpihak pada rakyat kecil. Ia menekankan pentingnya langkah strategis yang tidak hanya menata kota, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat bawah agar tetap hidup dan berkembang. (rda)
Editor : rudi