SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2027. Salah satunya melalui penguatan fungsi bozem dan kolam tampungan air agar tidak hanya menjadi infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga dapat mendukung ketersediaan air saat musim kemarau.
Achmad menilai, potensi fenomena El Nino yang berlangsung lebih panjang perlu diantisipasi sejak dini, terutama dalam penyusunan anggaran APBD 2027. Kesiapan tersebut penting untuk menjaga ketersediaan air bersih, mendukung ketahanan pangan, serta meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat.
Baca juga: Klaim Lahan Sejak Era Belanda, Buchori Imron Dorong ATR/BPN Perjelas Status Tanah Warga Bandarejo
“Pemerintah kota harus menyiapkan anggaran terkait dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, khususnya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan air. Harapannya, ketika prediksi itu terjadi, Pemkot Surabaya sudah siap menghadapinya,” tuturnya pada Warta Artik.id Rabu (14/10).
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus mempertimbangkan berbagai risiko cuaca ekstrem. Pemkot tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu memastikan kesiapan sarana dan sumber daya untuk menghadapi potensi kekeringan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperbanyak penanaman pohon, memperkuat penghijauan, serta menyiapkan sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan.
Achmad juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya bergerak cepat memetakan kebutuhan air untuk penyiraman taman dan pohon, termasuk mengidentifikasi sumber air yang dapat dimanfaatkan selama musim kemarau panjang.
“Dengan memperbanyak tanaman dan pohon serta menyiapkan persediaan air, pemerintah kota bisa lebih siap menghadapi musim kemarau panjang. Termasuk memastikan ketersediaan air bersih agar Surabaya tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi kekeringan,” jelasnya.
Achmad menekankan, optimalisasi bozem dan kolam tampungan air perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir sekaligus antisipasi kekeringan di Kota Surabaya.
Selama ini, keberadaan bozem memiliki peran penting dalam menampung limpasan air hujan untuk membantu mengurangi risiko genangan. Namun, menurutnya, fungsi tampungan tersebut juga perlu dioptimalkan melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat agar air yang tersedia berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain ketika musim kemarau tiba.
Baca juga: Anak 10 Tahun Minta Uang di Pekan Raya, DPRD Surabaya Soroti Dugaan Eksploitasi
“Pemerintah kota perlu memikirkan fungsi tampungan-tampungan air tersebut. Ketika musim hujan, keberadaannya bisa membantu meminimalkan potensi banjir. Namun, air yang tertampung juga dapat dikelola untuk mendukung persediaan air ketika menghadapi musim kemarau panjang,” ungkapnya.
Ia menilai, bozem yang dikelola secara terpadu berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi kota. Selain membantu mengendalikan banjir, tampungan air dapat mendukung kebutuhan penyiraman taman, pohon, dan ruang terbuka hijau ketika curah hujan menurun.
Meski demikian, pemanfaatan air dari bozem harus mempertimbangkan kualitas air, kapasitas tampungan, serta kebutuhan pengolahan sesuai peruntukannya. Dengan begitu, upaya penyediaan cadangan air tidak mengurangi fungsi utama bozem dalam pengendalian banjir.
Politisi Muda Partai Golkar Surabaya itu mengakui, upaya mengantisipasi dampak El Nino dan perubahan iklim membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, ia mendorong agar politik anggaran Pemkot Surabaya mampu mengakomodasi kebutuhan penanganan banjir sekaligus mitigasi kekeringan.
Baca juga: Pokir Dewan Mandek, Aduan Wali Kota Langsung Tuntas, Wajah Baru Birokrasi Surabaya?
Rencana pemerintah kota yang memprioritaskan penanganan banjir di sejumlah kawasan rawan pada 2027 dapat disinergikan dengan penguatan ketahanan air. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tampungan air diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menghadapi dua kondisi cuaca yang berbeda.
“Ini persoalan politik anggaran. Kita harus memikirkan kemungkinan kekeringan itu benar-benar terjadi. Biaya penanganannya juga bisa tinggi. Karena itu, harus ada keseimbangan antara anggaran untuk mengantisipasi banjir dan menyiapkan persediaan air ketika menghadapi musim kemarau,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir dan antisipasi kekeringan tidak harus dipandang sebagai dua program yang sepenuhnya terpisah. Keduanya dapat dirancang saling mendukung melalui optimalisasi bozem, kolam tampungan, dan infrastruktur pengelolaan air lainnya.
“Anggarannya bisa disinergikan. Saat musim hujan, tampungan air berfungsi membantu menanggulangi banjir. Ketika musim kemarau, air yang tersedia bisa diolah atau dimanfaatkan untuk mengurangi risiko kekeringan, termasuk untuk penyiraman taman dan pohon di Surabaya,” tandasnya.
Achmad berharap, Pemkot Surabaya mulai menyiapkan langkah konkret sejak pembahasan APBD 2027. Melalui penguatan fungsi bozem, penghijauan, dan pengelolaan cadangan air, Surabaya diharapkan lebih siap menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ketersediaan air bagi kebutuhan perkotaan.(rda)
Editor : rudi