SURABAYA – Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10).
Sejumlah warga mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya masuk dalam kategori desil tinggi, meski kondisi ekonomi sehari-hari dinilai masih jauh dari kategori mampu.
Baca juga: Musancab PPP Dapil 5,Agus Mashuri Ajak Kader Hadir di Tengah Masyarakat
Salah satunya disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku heran keluarganya tercatat dalam Desil 9. Padahal, menurutnya, keluarga tersebut masih tinggal menumpang di rumah kerabat dengan kondisi tempat tinggal dan ekonomi yang terbatas.
“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” ujar Erna saat menyampaikan aspirasi dalam reses.
Erna mengatakan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut status data, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap akses keluarganya terhadap sejumlah program pemerintah.
Ia mengaku khawatir kondisi anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya masih jauh di bawah upah minimum.
“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.
Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku cukup sering menerima keluhan serupa dari warga. Menurut dia, masih terdapat data kesejahteraan yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. Ia mengatakan, sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil karena merasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.
“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.
Namun, Sadeli meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, diperlukan koordinasi dan pengecekan kembali terhadap data warga.
“Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Baca juga: Sengketa Lahan Kalisari, Komisi A DPRD Surabaya Temukan Akta Van Dading
Menanggapi keluhan tersebut, Anas Karno meminta pengurus RT dan RW segera mendata warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil.
Pendataan itu diperlukan agar warga dapat memperoleh pendampingan dalam mengajukan penyanggahan atau keberatan terhadap data yang tercatat.
“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” ungkap Anas.
Legislator dari PDI Perjuangan surabaya tersebut mengatakan, masih banyak warga yang belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
Karena itu, Anas mengaku telah berkomunikasi dengan pihak kelurahan agar membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil.
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.
Validitas data kesejahteraan menjadi hal penting karena data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: RAPBD 2027, Banggar DPRD Surabaya Dorong Infrastruktur Jadi Stimulus Ekonomi
Ia meminta setiap data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual warga segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Reses Anas Karno di Balai RW 08 Kelurahan Nginden Jangkungan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.
Suasana reses berlangsung cukup meriah ketika Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, membagikan paket sembako kepada peserta melalui sesi tanya jawab.
Paket tersebut diberikan kepada warga yang berhasil menjawab pertanyaan dalam kegiatan reses.(rda)
Editor : rudi