SURABAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Madura Indonesia (AMI) di depan Gedung DPRD Kota Surabaya mendapat respons langsung dari pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, turun menemui dan menerima perwakilan massa aksi untuk berdialog secara terbuka.
Baca juga: Kursi Ketua DPRD Surabaya Kosong, Semua Anggota Fraksi PDIP Berpeluang Sama Seru Cak Ji
Pertemuan berlangsung dalam suasana dinamis namun kondusif. Sejumlah kritik tajam, saran konstruktif, hingga evaluasi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD Surabaya mengemuka, AMI juga menyoroti peran legislatif dalam pengawasan, penganggaran, serta fungsi legislasi yang dinilai harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Menanggapi hal itu, Arif Fathoni menegaskan bahwa DPRD Surabaya tidak alergi terhadap kritik. Ia justru menyebut masukan dari Teman- Teman sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
“Kami terbuka untuk kritik dan masukan. Semua itu demi perbaikan dan penyempurnaan tugas kami dalam melayani masyarakat. DPRD adalah Wakil rakyat, sehingga suara publik wajib kami dengarkan,”tuturnya pada Warta Artik.id Rabu (18/02).
Baca juga: Zuhrotul Mar'ah Minta Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Anak Di LakarSantri
Ia juga menekankan kebebasan berpendapat merupakan Buah reformasi yang harus dijaga bersama.kritik, pujian, bahkan ungkapan keras sekalipun adalah bagian dari dinamika demokrasi Sumber Energi Perubahan.
“Kebebasan berpendapat adalah anak kandung reformasi yang harus kita rawat. Kritik, makian, maupun pujian adalah hakikat manusia untuk saling mengingatkan agar kita semua tidak salah jalan,” tegasnya.
Lebih jauh, Legislator Muda Partai Golkar Surabaya itu menyampaikan komitmen DPRD Surabaya untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalitas, serta memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik.
Baca juga: Lewat Ngobrol Inspirasi,Agus Mashuri Bangun Solidaritas Dan Nalar Kritis Pemuda Pakal
"Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi internal kami, demi mendorong kinerja yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan warga Kota Surabaya,"Pungkasnya.
Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang produktif antara masyarakat dengan lembaga legislatif, sekaligus memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan serta kebijakan publik di Kota Pahlawan. (rda)
Editor : rudi