JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, didampingi Menteri PPN dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (21/8). Pertemuan tersebut membahas dua hal pokok, yakni penyampaian garis besar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 serta pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Sehari setelah rapat, Jumat (22/8), Sri Mulyani menjelaskan kepada media bahwa pembahasan RAPBN 2026 berfokus pada kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, dan delapan agenda prioritas pembangunan nasional.
Baca juga: Puan Maharani Persilakan Massa Aksi 25 Agustus, Pintu DPR Selalu Terbuka Lebar
“Prioritas utama kami adalah memastikan anggaran dialokasikan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam RAPBN 2026, belanja pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp3.136,5 triliun. Porsi anggaran diarahkan pada belanja berkualitas yang menopang pembangunan berkelanjutan. Alokasi ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp164,4 triliun, sementara ketahanan energi mendapat Rp402,4 triliun.
Baca juga: APBN Daerah Didorong Pelopori Motor Implementasi Asta Cita
Program MBG memperoleh pagu Rp335 triliun. Anggaran pendidikan naik 9,8% menjadi Rp757,8 triliun, sedangkan sektor kesehatan meningkat 15,8% dengan alokasi Rp244 triliun.
“Kami menghargai berbagai masukan konstruktif dari Banggar DPR RI, karena itu merupakan bagian dari sistem check and balance yang sehat,” tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Tetap Jadi Penopang Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR untuk mewujudkan APBN 2026 yang kredibel, berkelanjutan, sekaligus mampu menjadi instrumen dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. (red)
Editor : Fudai