SIDOARJO - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, Rabu (20/8) kepada wartawan mengatakan, penindakan tegas terhadap praktik beras oplosan memang penting dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga memberi perhatian pada pembinaan pelaku usaha kecil.
“Yang seharusnya menjadi fokus utama penertiban adalah pengusaha besar yang menguasai pasar. Sementara itu, penggilingan kecil perlu diedukasi lebih dulu, misalnya terkait standar beras, persentase butiran utuh, kadar air, dan lainnya, sebelum langsung dikenai sanksi,” ujar Tarkit.
Menurutnya, pemberantasan beras oplosan tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan hukum. Pemerintah daerah perlu menyiapkan solusi jangka panjang, salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan di tingkat desa.
“Kalau desa bisa memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri, itu bukan hanya ketahanan pangan, tapi sudah masuk pada kedaulatan pangan. Surplus produksi bahkan bisa dijual ke desa lain dengan harga yang stabil,” jelasnya.
Tarkit menambahkan, ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan petani untuk terus menanam padi. Karena itu, ketersediaan pupuk, akses air, serta harga hasil panen harus terjamin.
“Penegakan hukum terhadap beras oplosan memang penting. Tapi jangan sampai pasar justru kosong dan berakibat pada kenaikan harga atau inflasi,” pungkasnya. (red)
Editor : Fudai